Heboh Gojek di Malaysia: Soal Syariat Islam, Pesaing Lokal, Gaya Duduk

Bahkan, menurutnya budaya Indonesia dan Malaysia berbeda. Di Indonesia, menurutnya perempuan dapat memeluk pengendara yang kebanyakan adalah laki-laki. “Gojek bisa diterapkan di Indonesia karena tingkat kemiskinannya sangat tinggi, tidak seperti di Malaysia,” kata Shamsubahrin.

Dia menegaskan bahwa dirinya siap mengajukan protes jika pemerintah tetap mengizinkan Gojek hadir di Malaysia. “Ini akan menjadi kesalahan besar jika kabinet setuju. Ini bukan ancaman, tetapi jangan berpikir bahwa popularitas PH (partai pakatan harapan) akan meningkat atau dapat memenangkan pemilihan umum berikutnya,” katanya.

Sedangkan Pendiri Dego Ride Nabil Feisal Bamadhaj berharap, pemain lokal mendapat kesempatan untuk mengembangkan ceruk pasar dan mengukir nama mereka di negaranya sendiri. “Pemerintah boleh mengizinkan pesaing (beroperasi), tapi kami dapat pasar tertentu,” katanya.

Penjelasan Pemerintah Malaysia soal Gojek

Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad menjelaskan, rakyat bisa memilih layanan berbagi tumpangan mana yang dirasa aman. “Kalau merasa tidak aman, jangan naik. Masyarakat punya pilihan, kami tidak memaksa,” kata dia.

Ia mengatakan bahwa izin kepada Gojek adalah upaya pemerintah untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada negara. Ia juga menilai bahwa pro-kontra seperti ini adalah hal biasa.

(Baca: Jajaki Ekspansi, Bos Gojek Bertemu PM Mahathir dan 2 Menteri Malaysia)

Menteri Transportasi Anthony Loke Siew Fook menyampaikan bahwa dirinya pernah menentang kehadiran Gojek karena khawatir pada faktor keselamatan. “Tidak perlu diingatkan, saya ingat apa yang saya katakan (terkait Gojek),” kata dia.

Dia menjelaskan bahwa izin yang diperoleh Gojek merupakan keputusan kabinet. "Jadi, semua kementerian harus menerimanya dan mencari cara untuk mewujudkannya, tanpa membahayakan keselamatan," katanya.

Ia yakin Gojek akan memastikan mitra pengemudinya untuk mengutamakan keselamatan saat beroperasi di Malaysia. Kementeriannya juga akan membuat kebijakan terkait berbagi tumpangan dengan kendaraan roda dua dalam kurun waktu sebulan.

Kerangka aturan itu juga akan memuat mengenai perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Pemerintah pun tidak berencana mengatur biaya tambahan karena kemacetan, terkait layanan berbagi tumpangan.

(Baca: Akan Berekspansi, Gojek Kantongi Izin dari Para Menteri Malaysia)