Kominfo Pelajari Cara Pakistan Berantas Ponsel Ilegal

Saat ini, aturan IMEI masih difinalisasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi industri dan konsumen dari peredaran ponsel ilegal. Pemerintah menargetkan regulasi itu bisa dirilis pada Hari Kemerdakaan atau 17 Agustus 2019 nanti.

Kementerian Kominfo Gandeng Operator untuk Berantas Ponsel Ilegal

Selain itu, Kementerian bakal menggandeng perusahaan telekomunikasi guna meminimalkan peredaran ponsel ilegal. Sebab, hanya operator yang berhak memblokir ponsel ilegal melalui sistem pendeteksi IMEI alias equipment identification registration (EIR).

EIR merupakan sistem yang terdiri dari perangkat lunak (software) dan keras (hardware) yang dapat mendeteksi IMEI pada ponsel. “Operator itu berada di bawah binaan Kominfo dan mereka memiliki peran yang berkaitan (dengan aturan IMEI)," katanya.

(Baca: Pemberlakuan Aturan IMEI, Kemenperin Jamin Data Seluler Tak Disadap)

Hadiyana sudah mengadakan rapat dengan pimpinan operator terkait kebijakan untuk memberantas ponsel ilegal dan kepemilikan EIR. Ia menyampaikan, operator harus memiliki EIR supaya basis data Kemenperin bisa berjalan.

Selain itu, skema pelaporan akan diserahkan kepada operator. Namun, kebijakan ini belum final. “Kalau menurut kami, (pemblokiran ponsel) sebaiknya dilakukan oleh operator agar lebih cepat,” kata dia.

(Baca: Begini Nasib Ponsel Ilegal yang Dibeli Sebelum Pemberlakuan IMEI)