Bisnis Ponsel Tertekan Sanksi AS, Huawei Fokus Garap Cloud pada 2021
Huawei masuk daftar hitam (blacklist) terkait perdagangan AS sejak Mei 2019. Alhasil, perusahaan Negeri Paman Sam yang ingin bekerja sama harus mengajukan izin kepada pemerintah terlebih dahulu.
Raksasa teknologi asal AS seperti Google sudah beberapa kali mengajukan izin bermitra dengan Huawei, tetapi lisensinya kedaluwarsa pada Agustus lalu. Kini, ponsel dan tablet Huawei yang diluncurkan setelah pertengahan Mei 2019, tidak akan didukung oleh Google Mobile Services (GMS) seperti Gmail dan YouTube.
Sanksi AS juga mengharuskan pembuat cip asing yang menggunakan teknologi AS untuk mengajukan izin untuk menjual ke Huawei. Ini memaksa Huawei menyetop produksi cip per September 2020.
Selain itu, Presiden AS Donald Trump memengaruhi negara lain di Eropa seperti Jerman, Italia dan Prancis untuk tidak memakai solusi 5G Huawei. Padahal, raksasa teknologi Tiongkok memiliki pasar yang cukup besar di Benua Biru.
Oleh karena itu, Huawei berfokus pada bisnis cloud tahun ini. Selain karena sanksi AS, layanan ini mengalami lonjakan permintaan pada 2020 karena pandemi corona.
Gartner memperkirakan, 75% basis data perusahaan global masuk dalam cakupan komputasi awan pada 2023. Data Statista pun menunjukkan, pengeluaran perusahaan untuk infrastuktur teknologi informasi (IT) diprediksi meningkat 3,8% tahun ini karena pandemi Covid-19. Cloud menjadi salah satu teknologi yang diandalkan.
Synergy Research Group menyebutkan, pendapatan layanan infrastruktur global mencapai lebih dari US$ 30 miliar pada kuartal II 2020. "Cloud merupakan pasar yang terbukti kebal terhadap pandemi virus corona," kata Kepala Analis di Synergy Research Group John Dinsdale dikutip dari TechCrunch, November tahun lalu (5/11/2020).
