Kominfo: Ada Platform Lain Bila Google - Facebook Tak Tayangkan Berita
Kementerian Komunikasi dan Informatika tak khawatir bila Google hingga Facebook tak lagi menayangkan berita dari portal media. Google hingga Facebook berpotensi tidak menayangkan berita di platform mereka terkait dengan dampak dari peraturan presiden terkait publisher right.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan pemerintah sedang memitigasi dampak terhadap media mainstream. Usman mengatakan masih ada alternatif di luar Google dan Facebook.
"Kalau mereka menarik diri dari Indonesia untuk memuat berita, ini kita bisa menggandeng kerjasama dengan platform lain," kata Usman kepada media usai acara Forum Diskusi Media: AI dan Keberlanjutan Media, di Jakarta, Senin (29/1).
Ia mencontohkan upaya yang dilakukan Kanada dan Australia untuk publisher right. Publisher right adalah aturan atau regulasi yang mewajibkan platform digital untuk memberi nilai ekonomi pada konten berita.
Pada Desember 2023, Google setuju untuk membayar C$ 100 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun per tahun atas konten berita di platform, sebagaimana diatur dalam UU Berita Online Kanada. Sedangkan, Facebook dan Instagram menangguhkan konten berita di Kanada sejak Agustus.
Selain itu, Usman menyampaikan juga mengkaji aturan untuk meminta perusahaan hingga perusahaan untuk tidak beriklan di platform yang menolak publisher rights di Indonesia. Namun, mulai beriklan di media-media di Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut juga diterapkan oleh Pemerintah Kanada, yang membuat kebijakan untuk menarik semua iklan di platform yang menolak aturan.
Hingga kini publisher right belum rampung. Presiden Joko Widodo telah meminta regulasi ini rampung dalam satu bulan, sejak ia menghadiri puncak Hari Pers Nasional di Sumatera Utara pada 9 Februari 2023.
