Anggaran Komdigi Dipangkas 49,57%, Bagaimana Nasib Infrastruktur Internet?
Ringkasan
- Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dipangkas 49,57% menjadi Rp 3,89 triliun, berdampak pada efisiensi program dan refocusing anggaran.
- Komdigi berencana mereprioritaskan program kerja utama, seperti pembangunan infrastruktur telekomunikasi, BTS, dan Pusat Data Nasional, untuk tetap mendukung program pemerintah.
- Alternatif pembiayaan, seperti penggunaan PNBP, optimalisasi layanan BLU BAKTI, dan izin penggunaan PHLN untuk Pusat Data Nasional Cikarang, akan dijajaki untuk memenuhi kewajiban dan kelangsungan layanan publik.
Membuat ringkasan dengan AI Anggaran Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital dipangkas 49,57% atau Rp 3,84 triliun menjadi Rp 3,89 triliun. Apa dampak ke masyarakat?
Pagu anggaran Komdigi 2025 sebelum ada efisiensi Rp 7,73 triliun. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengusulkan efisiensi Rp 4,49 triliun, sehingga menjadi Rp 3,24 triliun.
Setelah mendapat restrukturisasi atau penyesuaian Kemenkeu, efisiensi Komdigi untuk pagu anggaran 2025 menjadi Rp 3,84 triliun, sehingga menjadi Rp 3,89 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menjelaskan, berkurangnya efisiensi bersumber dari pagu:
- Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Rp 519,46 miliar
- Rupiah murni Rp 503,28 miliar
- Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri atau PHLN Rp 773,25 miliar
- PNBP - Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika alias BLU BAKTI dari yang semula terkena efisiensi Rp 2,7 triliun menjadi Rp 2,04 triliun.
Hal itu dilakukan agar BAKTI tetap dapat melaksanakan layanan publik seperti membangun infrastruktur internet di daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
“Ini akan menjadi catatan BAKTI, efisiensi boleh tetapi pemerataan pembangunan infrastruktur tetap dilihat. Jangan sampai berfokus pada satu area atau wilayah tertentu,” kata Ismail dalam rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2).
Strategi yang akan Komdigi lakukan di tengah efisiensi anggaran sebagai berikut:
- Reprioritasi program
- Refocusing anggaran
- Review mendalam untuk mencegah terjadinya berbagai pemborosan anggaran
- Mengupayakan program-program agar dibiayai dengan pola kemitraan melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU
- Mengedepankan prinsip efisiensi
- Penguatan peran regulator dan akselerator
- Pemberdayaan ekosistem
"Harus kami akui, ada banyak usulan-usulan anggaran kemarin yang memang perlu diefisiensikan untuk membuat ruang fiskal yang lebih luas lagi buat pemerintah Republik Indonesia," ujar Ismail.
Anggaran Rp 3,89 triliun setelah dipangkas, akan dialokasikan untuk:
- Belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran Rp 1,34 triliun.
- Reprioritisasi untuk tetap mendukung program kerja pemerintah Rp 2,547 triliun, termasuk:
- Infrastruktur telekomunikasi
- Base transceiver station atau BTS
- Layanan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
- Layanan standardisasi perangkat telekomunikasi
- Pengendalian konten negatif
- Pusat Data Nasional atau PDN
- Pusat monitoring telekomunikasi
- Literasi digital
Komdigi juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 9,69 triliun untuk 2025, termasuk Rp 280 miliar untuk merampungkan proyek Pusat Data Nasional Cikarang.
“Khusus 2025, telah dilakukan prioritisasi yang akan memiliki dampak kepada masyarakat, Komdigi akan mengusulkan tambahan anggaran Rp 9,69 triliun," kata Ismail.
“Itu termasuk Rp 280 miliar dari sumber dana PHLN atau Pembiayaan Hibah Luar Negeri) untuk penyelesaian proyek Pusat Data Nasional Cikarang, kebutuhan operasional dan pemeliharaan lainnya," kata Ismail.
Pusat Data Nasional adalah infrastruktur yang bertujuan mengonsolidasikan data pemerintah dan interoperabilitas. Selama ini, Kementerian dan Lembaga alias K/L mengelola data masyarakat melalui 2.700 pusat data dan server yang terbesar di berbagai daerah.
Nantinya semua data tersebut akan dikelola di Pusat Data Nasional. Harapannya, hal ini mendorong efisiensi pengelolaan pusat data dan pada akhirnya mendukung peningkatan layanan e-government.
Sebab, semua layanan seperti BPJS, imigrasi hingga kesehatan akan bisa diakses dalam satu portal atau aplikasi.
Selain itu, Pusat Data Nasional bertujuan menghasilkan Satu Data Indonesia yang dapat berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
Ismail mengatakan, alternatif pembiayaan akan dicari guna memenuhi kewajiban dan memastikan kelangsungan operasional layanan publik yang esensial.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui izin penggunaan PNBP dan peningkatan PNBP BLU sebagai utilisasi layanan BLU BAKTI.
Dalam kesempatan itu, Ismail memohon dukungan dari Komisi I DPR untuk menyetujui usulan tambahan anggaran 2025, termasuk alokasi dana PHLN Rp 280 miliar untuk proyek Pusat Data Nasional Cikarang.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan mereka mendukung usulan tambahan anggaran tersebut.
Dengan demikian, Komdigi berfokus memprioritaskan anggaran untuk program-program seperti pembangunan infrastruktur internet. Salah satu caranya dengan menggandeng swasta dan mengoptimalkan PNBP. Selain itu, mengusulkan tambahan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan Pusat Data Nasional Cikarang.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
