Pemerintah Perlu Ciptakan Ekosistem Perdagangan Karbon
"Jadi entitas A mempunyai ruang atau karbon kredit untuk dia bisa menjual kuotanya itu kepada entitas B. Sedangkan entitas B membeli kuota dari entitias A. Ini tools untuk fase transisi menuju nol emisi," jelas Gundy.
Gundy mengatakan, Indonesia memiliki peluang yang besar dalam perdangangan karbon karena memiliki modal hutan tropis terluas di dunia dengan 125, 9 juta hektar. Selain itu, Indonesia punya 3, 31 juta hektar hutan mangrove dan 7,5 juta hektar lahan gambut. Masing-masing mampu menyerap 25,18 miliar ton karbon, 33 miliar ton karbon dan 55 miliar ton karbon.
"Dengan adanya sistem perdangan karbon yang terintegrasi, Indonesia bisa mendapatkan pendapatan Rp 8 ribu triliun tiap tahunnya dari perdagangan karbon," ucap Gundy.
Menanggapi hal tersebut, Moekti Handajani menyebut kalkulasi perdangan karbon di sektor kehutanan harus dihitung secara lebih telit. Menurut dia, perhitungan harus membedakan antara potensi penyerapan dari sektor kehutanan dan berapa luas lahan ini yang bisa dimonetisasi.
"Kalau bicara dari sektor lahan dan kehutanan sebetulnya penyerapannya itu tidak permanen, selal temporer. Harus hati-hati saat menhitung antara luasan lahan dan potensi penyerapan melalui tanaman yang sudah eksis atau menanam lagi yang nanti bisa lebih tinggi serapannya," ujarnya.
Sebagian besar masyarakat Indonesia diperkirakan belum memahami, bahkan belum pernah mendengar istilah-istilah yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Menurut survei Katadata Insight Center (KIC) terhadap 3.105 responden, mereka umumnya belum pernah mendengar istilah-istilah seperti "green economy", "green finance", "green banking", ataupun "keuangan berkelanjutan" dengan kisaran persentase 24%-43% seperti terlihat pada grafik.
Hanya ada sekitar 20%-27% responden yang mengaku sudah tahu arti dari istilah-istilah tersebut. Sedangkan sekitar 36%-48% responden lainnya pernah mendengar istilah di atas, namun tidak mengetahui artinya.
