Daya Saing Produk Baja Cina Terancam Turun Imbas Aturan Karbon Eropa
Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (The Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) Uni Eropa menciptakan hambatan perdagangan baru bagi ekspor Cina khususnya baja. Aturan tersebut mengancam ekspor baja Tiongkok yang merupakan terbesar di dunia.
Sejak April 2023, Uni Eropa telah memberlakukan pungutan atas impor barang-barang yang menghasilkan karbon tinggi seperti baja, semen, aluminium, pupuk, dan listrik. Artinya, setiap produk yang diekspor ke UE wajib melaporkan emisi karbon yang terkandung didalamnya.
Sementara pungutan impor tersebut akan dikenakan mulai 2026 ketika peraturan telah berlaku sepenuhnya. Dikutip dari Reuters, pungutan perbatasan karbon bertujuan untuk menempatkan industri Uni Eropa dan pesaing asing pada posisi yang sama. Dengan demikian, aturan tersebut bisa mencegah produsen UE pindah ke wilayah yang peraturan lingkungannya tidak terlalu ketat.
Aturan tersebut berdampak pada meningkatnya biaya produk baja yang dikirim ke Uni Eropa dan melemahkan daya saing harga Tiongkok.
"Pembentukan CBAM secara sepihak oleh UE pada dasarnya merupakan hambatan perdagangan baru, yang dibuat di bawah naungan rendah karbon,” ujar Asosiasi Besi dan Baja Cina (CISA), dikutip dari Reuters, Senin (6/11).
Menurut CISA, biaya perdagangan lebih tinggi akan meningkatkan risiko gesekan perdagangan ketika negara-negara lain mengambil langkah-langkah proteksi perdagangan yang resiprokal dan serupa untuk melindungi kepentingan mereka. Untuk itu, CISA berharap Uni Eropa dapat mempertimbangkan dengan cermat terkait tantangan biaya dan operasional yang dihadapi konsumen baja hilir akibat perubahan struktur impor.
Wakil Ketua CISA, Jieng Wei menuturkan, kemungkinan skema tersebut akan meningkatkan biaya ekspor produk baja Tiongkok antara 4% hingga 6%.
Perusahaan konsultan Wood Mackenzie mengatakan pada September 2023 lalu, bahwa CBAM kemungkinan besar akan meningkatkan biaya impor baja dari India dan Cina secara signifikan.
Sementara itu, India sedang mempertimbangkan opsi-opsi pajak lokal untuk menghindari pungutan karbon Uni Eropa. India juga akan menyampaikan keluhannya pada Organisasi Perdagangan Dunia mengenai pajak karbon UE untuk impor.