Kemenhut Cabut 18 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Seluas 526 Ribu Hektare

21 Februari 2025, 13:39

ANTARA FOTO/Basri Marzuki/YU

Foto udara bentangan hutan purba Ranjuri di Desa Beka, Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (14/2/2025). Hutan purba yang kini dikelola oleh lembaga adat setempat seluas sekitar 15 hektare itu menjadi salah satu kawasan hutan yang dilindungi karena selain memiliki spesies kayu berusia ratusan tahun, hutan tersebut juga menjadi benteng alam bagi penduduk sekitarnya dari bencana banjir bandang.

Membuat ringkasan dengan AI

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencabut 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 526 ribu hektare. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Dida Migfar Ridha, mengatakan area hutan tersebut tersebar di beberapa provinsi.

“Sudah langsung dicabut dan SK Menteri Kehutanan pun sudah dikeluarkan” ujar Dida dalam konfrensi pers di Kantor Kemenhut, Jakarta, Jumat (21/2).

Dida mengatakan, proses pencabutan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Adapun pencabutan tersebut dikarenakan, perusahaan pemegang PBPH tidak melaksanakan kegiatan nyata paling lambat satu tahun setelah PBPH diterbitkan. Selain itu, perusahaan juga tidak membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan yang ada.

“Kemudian meninggalkan area kerja, dan memindahtangankan PBPH tanpa sepengetahuan pemerintah, kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri, dan tidak melaksanakan perintah penutupan sanksi administrative PBPH,” ujarnya.

Dida mengatakan Kemenhut memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan perusahaan terkait dilarang untuk mengelola hutan sesuai dengan PBPH.

Dengan adanya pencabutan izin tersebut, nantinya lahan tersebut akan kembali menjadi hutan negara. Ia mengatakan, terkait dengan pengelolaan lahan hutan yang dicabut akan masuk kepada peta arahan Kemenhut.

Dida melanjutkan, nantinya hutan tersebut akan dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Dengan demikian, izin tersebut bukan lagi hanya untuk mengelola hutan dengan mengambil kayu.

“Ada potensi lingkungan, ada potensi agroforestry, prinsipnya sesuai dengan potensi yang ada di area yang dicabut tadi,” ucapnya.