Biaya Investasi Tinggi, Proyek Panas Bumi Berjalan Lambat
Ia pun mencontohkan PLTA Poso yang pembangunan transmisinya sepanjang 200 km dibiayai terlebih dahulu oleh pengembang namun dibayar kemudian oleh pemerintah. Strategi tersebut yang saat ini sedang diupayakan dalam pembangunan infrastruktur panas bumi.
Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Prijandaru Effendi mengatakan pada tahun ini akan ada tambahan kapasitas terpasang empat pembangkit geothermal sebesar 185 Megawatt (MW). Keempat pembangkit tersebut yakni PLTP Lumut Balai Unit I di Sumatera Selatan berkapasitas 55 MW yang dioperasikan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PLTP Muara Laboh Unit I di Sumatera Barat oleh Supreme Energy berkapasitas 80 MW, PLTP Sorik Merapi I di Sumatera Utara oleh Sorik Merapi Geothermal Power 45 MW, dan Sokoria I di NTT oleh Sokoria Geothermal Indonesia berkapasitas 5 MW.
Pada tahun lalu, hanya ada dua PLTP yang melakukan beroperasi secara komersil, yakni PLTP Sarulla Unit III di wilayah kerja panas bumi Sibual Buali, Sumatera Utara dengan kapasitas 110 MW. Kedua, PLTP Karaha di WKP Karaha Cakrabuana, Jawa Barat dengan kapasitas 30 MW.
Menurutnya, tambahan kapasitas terpasang 185 MW pada tahun ini karena bauran panas bumi untuk pembangkit akan bertambah menjadi 2.133,5 MW. "Kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah, salah satunya adalah percepatan investasi, harga jual listrik sesuai keekonomian proyek," katanya.
(Baca: Lima Wilayah Kerja Panas Bumi yang Ditolak PLN Dilelang Tahun Depan)
