Pembangkit Batu Bara Captive RI Naik 10 Kali Lipat dalam Satu Dekade
Laporan terbaru Global Energy Monitor menyatakan bahwa kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive yang beroperasi di Indonesia saat ini sepuluh kali lebih banyak daripada 2013. Kondisi ini mengancam transisi energi di Indonesia.
PLTU captive adalah pembangkit listrik batu bara yang dioperasikan dan dipakai di luar jaringan listrik pemerintah oleh pelaku industri. Data Global Energy Monitor menunjukkan lebih dari seperempat pembangkit listrik tenaga batu bara yang beroperasi di Indonesia adalah captive.
Berdasarkan laporan tersebut, sebagian besar sumber listrik captive ini diperuntukan untuk industri pengolahan logam. Di samping itu, proyek batu bara untuk mendukung industri smelter nikel juga bergerak cepat.
Indonesia masih terus menambah kapasitas batu baranya meski telah berkomitmen melakukan transisi energi sesuai target Perjanjian Paris. Kapasitas batu bara yang beroperasi tercatat berlipat ganda sejak tahun 2015.
Berdasarkan Global Coal Plant Traker pada 2023, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia untuk kapasitas batu bara baru yang diusulkan. Kapasitas tersebut diproyeksikan terus meningkat sebesar 13,8 GW hingga akhir dekade merujuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional (RUPTL) 2021-2030.
“Indonesia sederhananya tidak bisa memangkas pembangkit listrik tenaga batu bara apa pun, terlepas apakah terkait dengan industri tertentu atau tidak, dari perencanaan transisi energi bersih,” kata peneliti di Global Energy Monitor, Lucy Hummer, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (25/4).
Dia mengatakan, negara-negara harus bergegas menutup pembangkit listrik batu bara. Begitu juga dengan negara-negara yang memiliki rencana untuk pembangkit batu bara baru harus memastikan proyek tersebut tidak akan dibangun.
Peneliti Trend Asia, Zakki Amali, mengatakan masalah transisi energi di Indonesia adalah struktural. Dengan demikian, solusinya juga harus struktural.
:Penurunan target energi terbarukan dan peningkatan kuota batu bara, bersama dengan penambahan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di Indonesia, menunjukkan langkah mundur dalam transisi energi," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah perlu segera memperbaiki arah sesuai dengan Perjanjian Paris. Upaya luar biasa dan intervensi politik yang kuat diperlukan Indonesia jika ingin melakukan transisi.
