Reformasi Subsidi Kunci Memutus Ketergantungan Energi Fosil
Data IISD menunjukkan sepanjang 2014-2016, Pemerintah Indonesia menghimpun rata-rata Rp 190 triliun dari pendapatan pajak dan bukan pajak hulu minyak dan gas. Di sisi lain, pemerintah menghabiskan dana yang jumlahnya tidak jauh berbeda dengan itu untuk membayar subsidi bahan bakar dan listrik.
Padahal, subsidi itu bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif. Sebagai contoh, pada tahun 2015 subsidi bahan bakar minyak mencapai Rp 211 triliun, dan dari dana itu bisa dialihkan untuk dana desa Rp 34,7 triliun, Rp 148,2 triliun untuk program pengentasan kemiskinan, sisanya Rp 63,1 triliun untuk alokasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membangun infrastruktur.
Alhasil, untuk membuat alokasi sumber daya yang efisien dan merata untuk berbagai jenis energi, IISD menilai subsidi semacam itu harus dihapuskan. Namun, untuk konsumen energi yang rentan harus menerima lebih banyak bantuan.
Koordinator IISD Indonesia Lucky Lontoh, juga menilai, subsidi fosil itu bisa dialihkan ke energi bersih. "Jika Indonesia melakukan lebih banyak reformasi subsidi, kami dapat bergerak lebih cepat untuk membangun energi bersih, dan menghemat pendapatan yang bisa disalurkan untuk investasi yang bermanfaat bagi semua orang," kata dia.
(Baca: Subsidi Energi Selama 2018 Bengkak Jadi Rp 153 T, Terbesar untuk Solar)
President Director PT Q Energy South East Asia David Braithwaite pun berpendapat sudah seharusnya Indonesia melakukan diversifikasi karena kontribusi sektor migas kalah dari nonmigas. “Jadi diversifikasi di luar bahan bakar fosil diperlukan," kata dia.
Direktur Riset Katadata Heri Susanto mengapresiasi hasil laporan IISD tersebut dan berharap bisa diaplikasikan oleh pemerintah. "Kami dari katadata sangat support hasil riset ini kami harap ide ini bisa diterapkan untuk pemirintah ke depan," kata dia.
