Pemerintah Pertimbangkan Perubahan Iklim Masuk Kurikulum Pendidikan
Namun, alokasi anggaran tahun ini mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya lantaran pandemi Covid-19 menjadi Rp 79,6 triliun. Alokasi anggarannya terdiri dari 55% untuk aksi mitigasi dan 45% untuk aksi adaptasi.
Anggaran tersebut hanya mencukupi 34% kebutuhan pembiayaan perubahan iklim yang diidentifikasikan mencapai Rp 3.461 triliun atau Rp 266 triliun per tahunnya. Artinya, masih ada kekurangan sebesar Rp 176,4 triliun per tahun.
Karena itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah mencari pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Salah satunya melalui kerja sama dengan Bank Dunia, skema Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
Dengan skema ini, Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan sebesar US$ 110 juta. Adapun kerja sama ini bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan dan deforestasi terutama di Kalimantan Timur.
Pendanaan lainnya juga bersumber dari Bio Carbon Fund yang merupakan fasilitas multilateral. Dari skema tersebut, Indonesia berpotensi menerima dana hingga US$ 60 juta yang akan difokuskan untuk hutan di Provinsi Jambi.
Baru-baru ini, Indonesia juga mengantongi pendanaan dari Green Climate Fund atau CGF sebesar US$ 103,78 juta. Pendanaan ini diberikan lantaran Indonesia dianggap mampu mengurangi emisi setara 20,25 juta ton CO2 selama periode 2014 hingga 2016.
Sri Mulyani menjelaskan pendanaan yang diterima Indonesia tersebut lebih besar dari yang diperoleh Brazil sebesar US$ 96,45 juta. Brazil merupakan rumah dari hutan hujan tropis terluas di dunia, hutan Amazon.
Pendanaan tersebut merupakan bagian dari skema kerja sama Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang didesain untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan menggunakan insentif keuangan.
