PM Suga Targetkan Jepang Bebas Karbon di 2050

Sorta Tobing
27 Oktober 2020, 13:43
jepang, target bebas karbon, emisi karbon, perubahan iklim
ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Kyung-Hoon/hp/cf
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga memberikan pidato kebijakannya yang pertama di Tokyo, Jepang, Senin (26/10/2020). Dalam pidatonya, ia menargetkan Negeri Sakura bebas karbon pada 2050.

Greenpeace Jepang menyambut baik komitmen Suga terhadap netralitas karbon, tetapi seharusnya tidak ada peran tenaga nuklir. “Hampir 10 tahun setelah Fukushima kami masih menghadapi konsekuensi bencana dari tenaga nuklir,” ucap direktur eksekutif kelompok tersebut, Sam Annesley.

Warisan radioaktif tersebut, menurut Greenpeace, menunjukkan energi nuklir tidak memiliki tempat di masa depan untuk energi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Apabila ingin mencapai netral karbon pada 2050, negara itu harus memakai 50% listriknya dari energi terbarukan pada 2030.

Langkah Ambisius Tiongkok Bebas Karbon di 2060

Para pemimpin Tiongkok mulai membahas langkah ambisius untuk mengatasi perubahan iklim. Pada sidang pleno kemarin, Senin (26/10), pemerintah akan menyelesaikan rencana pembangunan nasional yang baru untuk lima tahun ke depan.

Presiden Tiongkok Xi Jinping berjanji untuk membawa negaranya menjadi netral karbon pada 2060. Hal ini pun telah ia sampaikan di depan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September lalu. Sinyal yang menunjukkan Negeri Manufaktur itu akan mengalami perubahan sistematis untuk strategi ekonomi dan politiknya.

Departemen pemerintah yang melakukan penyusunan rencana itu dijadwalkan menyelesaikan draf pertama pada April 2021. Mantan pejabat tinggi soal iklim Tiongkok Xie Zhenhua mengatakan kepada Reuters target baru itu membuat semua sektor harus melakukan penyesuaian.

Proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik bertenaga batu bara Negeri Panda kemungkinan terkena dampak paling besar. Pasalnya, untuk mencapai target netral karbon, pemakaian batu bara harus turun dari 58% dari total seluruh pembangkit listriknya menjadi hanya 50% pada 2025. “Saat ini setiap tingkat pemerintahan sibuk mengerjakan Rencana Lima Tahun ke-14,” kata Associate Director David C Lam Institute for East-West Studies Kevin Lo, dikutip dari Reuters.

He Jiankun, Wakil Direktur Komite Ahli Nasional untuk Perubahan Iklim, mengatakan Beijing harus membatasi emisi dan bahkan mencapai "pertumbuhan negatif" dalam konsumsi batu bara pada 2025. Tiongkok juga perlu berhenti membangun dan mendanai pembangkit listrik tenaga batu bara. Langkah ini akan mempengaruhi 300 gigawatt (GW) proyek yang sedang berjalan.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...