Target Bauran EBT 34% pada 2030, Pemerintah Diminta Ciptakan Terobosan
Target EBT itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Presiden (Perpres) No.22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Sebelumnya, Dewan Energi Nasional alias DEN memproyeksikan target EBT sebesar 23% dalam energi primer nasional pada 2025 sulit tercapai, “Sudah terlambat untuk mengejar target 23% pada 2025. Mohon maaf, mungkin perlu cari orang pintar yang bisa menyulap pakai ilmu luar biasa," kata anggota DEN Herman Darnel Ibrahim dalam diskusi bertajuk 'Bagaimana strategi Indonesia mencapai target bauran 23% energi terbarukan pada tahun 2025?' pada Kamis (27/7).
Herman memberikan opsi lanjutan untuk mempertahankan tingkat pemanfaatan EBT agar lebih tinggi dari pertumbuhan pemanfaatan energi fosil. Satu di antaranya yakni mendesak PLN untuk menaati amanat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap.
Regulasi itu mengatur kapasitas instalasi PLTS atap paling tinggi 100% dari total daya listrik pelanggan rumah tangga maupun industri. Dia menilai aturan tersebut dapat meningkatkan bauran EBT di energi primer nasional.
Namun, pelaksanaan regulasi tersebut mandek seiring sikap PLN yang enggan menjalankan amanat tersebut. Saat ini, regulasi tersebut kini sedang masuk tahap revisi.
Di sisi lain, untuk mengerek capaian produksi listrik bersih, pemerintah mulai konsisten untuk mendorong input listrik bersih sebesar 500 megawatt (MW) per tahun. Angka input ini relatif kecil jika mengacu pada bauran listrik EBT, yang masih di kisaran 12,6% dari total bauran energi nasional pada 2022.
Sedangkan, untuk mengejar target bauran energi bersih 23%, pemerintah akan melakukan percepatan dengan mendaftarkan 2.000 MW setrum EBT per tahunnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses rampung dalam waktu tiga tahun.
