Menteri ESDM Jajaki Kerja Sama dengan Perusahaan Satelit Planet Labs
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, bertemu dengan Co-Founder sekaligus CEO Planet Labs, Will Marshall di sela-sela pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss.
Arifin berharap Planet Labs bisa menjalin kerja sama dengan stakeholders Indonesia untuk mengidentifikasi aktivitas penambangan ilegal (illegal mining), tanah longsor (landslide), dan eksplorasi potensi energi baru terbarukan (EBT).
Planet Labs merupakan perusahaan pencitraan bumi (earth imaging) yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat (AS). Perusahaan ini mengoperasikan 200 satelit yang memiliki kemampuan foto citra bumi dengan ketajaman luasan 1 km persegi, satu kali setiap hari, serta 21 satelit yang mempunyai kemampuan sampai dengan 0,5 m dengan pengambilan citra 10 kali per hari.
Selain itu, mereka juga mendiskusikan potensi kerja sama untuk mencapai netralitas karbon dan pembangunan berkelanjutan. Arifin menambahkan, ia juga berharap Indonesia juga bisa bekerja sama di sektor pertanian, perbatasan, dan kehutanan.
"Tujuannya untuk monitoring kelestarian hutan serta mencegah pemanfaatan SDA yang ilegal," kata Arifin dalam keterangan pers yang dikutip pada Selasa (24/5).
Sebagai informasi, Planet Labs juga telah menjadi bagian dari kemitraan global dalam melayani data pembangunan bekelanjutan. Perusahaan rintisan yang berdiri sejak 2010 ini telah meluncurkan satelit kecil sebagai uji coba yang dinamakan Doves.
Sebagai Co-founder dan CEO Planet Labs, Will Marshall menerima gelar Ph.D. di bidang Fisika dari Universitas Oxford dan Magister Fisika dengan konsentrasi Sains dan Teknologi Luar Angkasa dari Universitas Leicester. Will juga merupakan kandidat Postdoctoral di Universitas George Washington dan Universitas Harvard.
Berdasarkan publikasi "Kalimantan Timur dalam Angka 2018" yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 46 kasus kejahatan yang terkait dengan pembalakan liar (illegal logging) dan pertambangan ilegal yang dilaporkan ke Polres setempat. Secara rinci, pembalakan liar mencapai 33 kasus dan pertambangan ilegal sebanyak 13 kasus.
Di Kutai Kartanegara, terdapat 6 kasus kejahatan terkait pertambangan ilegal. Ini merupakan angka tertinggi di seluruh kabupaten/kota Kalimantan Timur. Sementara di Penajam Paser Utara terdapat 1 kasus pembalakan liar dan 3 kasus pertambangan ilegal.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia di kawasan konservasi mencapai 38.665 hektare (ha) pada 2021. Jumlah itu bertambah 76% dari 21.968 ha pada 2020.
Luas karhutla di wilayah konservasi pada 2021 jauh lebih sedikit dibandingkan pada 2015. Pada saat itu, karhutla di wilayah konservasi mencapai 459.278 ha.
KLHK mencatat, karhutla di hutan konservasi cenderung terjadi di wilayah belukar mencakup 24% dan savana 19%. Selama 2021 kebakaran hutan konservasi terjadi di 56 unit kawasan konservasi yang tersebar di 18 provinsi.
Adapun, menurut KLHK karhutla di wilayah konservasi disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan, penebangan liar atau illegal logging dan lain-lain.
Selain itu karhutla juga disebabkan karena kondisi alam seperti kemarau, groundfine gambut, dan sambaran petir, serta belum optimalnya penerapan mekanisme Early Warning System dan teknologi penyiapan lahan tanpa bakar.
