Sri Mulyani Bicara Keberlanjutan: Dana Selalu jadi Batu Sandungan
Menurut Sri Mulyani, diskusi saat ini bukan lagi pada tataran bagaimana mewujudkan kerja sama pembiayaan campuran dalam skema kemitraan. Namun, bagaimana menciptakan skalabilitas dengan menguji cara kerja menurunkan emisi karbon untuk proyek tertentu.
Sebagai contoh, pemerintah disebut akan menghentikan penggunaan batu bara sebelum mengidentifikasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Sekarang, pemerintah sudah berada pada level pembahasan berapa banyak yang diperlukan untuk mempensiunkan PLTU batu bara. Hal ini dinilai akan berdampak pada neraca PLN.
Jika batu bara dipensiunkan, kata dia lagi, maka komoditas tersebut menjadi aset terbengkalai. Selain itu, laporan neraca perusahaan batu bara perlu diisi kembali oleh ekuitas yang telah berkurang dengan energi terbarukan yang membutuhkan belanja modal ketika suku bunga saat ini sedang mahal.
“Ini semua menjadi masalah nyata yang teridentifikasi, bukan lagi sekadar bicara uang triliunan atau US$ 280 triliun,” kata dia.
Menkeu mencontohkan rencana pensiun dini PLTU-1 Cirebon di Jawa Barat yang akan mengurangi 4,4 juta ton CO2 dalam waktu 7 tahun dengan kebutuhan dana sebanyak US$ 330 juta. Sehingga, harus dipadukan ekuitas dan pinjaman untuk pembiayaan perusahaan tersebut.
Pada sisi lain, ketika suku bunga menjadi mahal, maka perlu ada yang menanggung lagi pembiayaan tersebut. Karena itu, Menkeu menekankan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk menciptakan kemajuan baru untuk mengurangi emisi karbon.
“Jika tidak, maka kita akan membicarakan forum keberlanjutan di banyak tempat berbeda, semua orang terbang (dengan pesawat terbang) dan, tentu saja, memiliki jarak tempuh dan menambah CO2 tetapi tidak memberikan hasil, dan kita menciptakan situasi yang lebih buruk bagi dunia,” ujar Menkeu.
”Jadi, setiap pertemuan, kita harus mempunyai ambisi bahwa ada kemajuan yang perlu dicapai dan di mana permasalahan yang perlu diselesaikan”.
