Aturan Deforestasi Uni Eropa Hambat Komoditas RI? Ini Penjelasannya

1. Menciptakan rantai pasokan yang lebih berkelanjutan dan mengambil tindakan melawan deforestasi dan degradasi hutan.
2. Menjawab permintaan masyarakat akan produk yang tidak berkontribusi merusak hutan.
3. Mendukung ambisi Pemerintah Indonesia untuk mempromosikan perdagangan produk yang berkelanjutan, mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta menghapus praktik-praktik ilegal.
4. Menciptakan peluang bisnis baru, yang akan memastikan keberlanjutan mata pencaharian petani kecil
5. Meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar global yang terus berubah dengan meningkatnya permintaan akan produk ramah lingkungan.
6. Memungkinkan masyarakat lokal negara produsen menderita lebih sedikit akibat deforestasi, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pola cuaca yang terganggu.

Konteks Indonesia

1. Indonesia memiliki keuntungan yang signifikan untuk kayu dan produk kayu karena sistem legalitas kayu FLEGT.
2. Uni Eropa akan bekerja dengan Pemerintah dan sektor swasta untuk membantu menunjukkan legalitas komoditas lain dan mendokumentasikan persyaratan bebas deforestasi untuk semua komoditas.
3. Uni Eropa akan menerbitkan panduan yang jelas dan mudah dipahami untuk penyesuaian operator dan pedagang, khususnya UKM, dengan persyaratan peraturan ini.
4. Komisi Uni Eropa akan melakukan dialog khusus dengan semua negara yang akan atau telah diklasifikasikan berisiko tinggi, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat risikonya.
5. Peralatan pendukung akan disiapkan untuk mendukung negara mitra meningkatkan tata kelola hutan, pertanian berkelanjutan, menciptakan peluang sosial-ekonomi dan mengatasi akar penyebab deforestasi.

Waktu legislasi dan implementasi

November 2021: Proposal legislatif oleh Komisi Eropa

Desember 2022: Kesepakatan politik awal antara Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa

Mei-Juni 2023 (tentatif): Peraturan mulai berlaku

Desember 2024 (tentatif): Dimulainya penerapan kewajiban bagi operator (Juni 2025 untuk UKM)

 Henriette Faergemann, Konselor Pertama urusan Lingkungan.