Mengenal Jokowinomics: Pujian Prabowo dan Impian Pemerataan Ekonomi
Melansir laman Suara, istilah ini sebelumnya dikenalkan oleh seorang Indonesianis, James Guild. Ia menyebut, Jokowinomics adalah penggambaran gaya kebijakan ekonomi Presiden Jokowi, menciptakan kesejahteraan ekonomi yang merata lewat pembangunan infrastruktur fisik.
Sebelum James Guild, peneliti Universitas Nasional Singapura Eve Warburton sudah menyebut ada peralihan orientasi perencanaan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi.
Dalam artikelnya bertajuk A New Developmentalism in Indonesia, Warburton menyebut kebijakan baru ini lebih fokus kepada badan usaha milik negara selaku mesin pertumbuhan ekonomi, keinginan untuk meningkatkan posisi ekonomi di kancah internasional, dan adanya program kesejahteraan dan perlindungan sosial yang didanai negara.
“Namun, bisa dibilang, hal terpenting dari rencana industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang diusung Jokowi adalah penekanan pada pembangunan dan modernisasi infrastruktur fisik Indonesia,” tulis Warburton (2018), “Gunanya, agar mengurangi biaya logistik dalam menjalankan bisnis di kawasan.”
Reaganomics di AS
Istilah terkait arah kebijakan ekonomi yang diusung seorang pemimpin, seperti Jokowinomics, bukanlah yang pertama. Negara Paman Sam telah terlebih dahulu mencipta istilah Reaganomics, kebijakan ekonomi yang digemborkan Presiden AS era 1980-an, Ronald Reagan.
Reagan memotong pajak, bantuan sosial, dan meningkatkan pengeluaran militer. Kebijakan ini dipengaruhi oleh teori trickle down yang secara harfiah diartikan sebagai menetes ke bawah.
Artinya, kekayaan kaum menengah ke atas bisa turun ke kaum menengah ke bawah. Menurut laman Investopedia, kebijakan ini lahir sebagai bentuk respon dari stagflasi yang terjadi di era Presiden Gerald Ford pada 1976.
“Reaganomics menjelaskan peningkatan pajak, terutama untuk perusahaan, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tulis Investopedia. “Bila pengeluaran sebuah perusahaan berkurang, maka ‘tabungan’ bakal mengalir ke seluruh perekonomian, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi.”
Hingga sekarang, kebijakan ini masih menuai pro-kontra. Teori trickle down disebut tidak terealisasi, begitu juga pengurangan pajak cenderung meningkatkan kesenjangan ekonomi alih-alih menguranginya.
