Perjalanan Azis Syamsuddin hingga Berurusan dengan Komisi Anti Rasuah
Azis Menapaki Dunia Politik
Mengingat kejadian walk out-nya Fraksi Partai Demokrat saat Rapat Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2021, tidak luput dari andil Azis Syamsuddin. Saat itu, Azis merupakan pimpinan rapat pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
Singkat cerita, di akhir rapat Azis mempersilakan perwakilan fraksi untuk menyampaikan pandangannya, yang disambut anggota Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan. Dilansir dari CNN Indonesia, di tengah penyampaian pandangan tersebut, Azis Syamsuddin mematikan mikrofon Marwan.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat pun tidak terima. Namun Azis menyatakan bahwa mikrofon mati secara otomatis setelah lima menit. “Saya belum selesai. Tadi (Nasdem) ditambah satu menit,” ujar Marwan yang kemudian mendapat persetujuan Azis untuk penambahan waktu.
Azis memulai karier politiknya dengan masuk ke partai Golkar. Azis telah mengantongi sejumlah pengalaman selama berkecimpung di partai beringin ini, seperti menjadi pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung serta di organisasi sayap Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro).
Tak hanya itu, ia pernah terlibat dalam Badan Bantuan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar. Pada 2004, Azis mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Lampung II yang meliputi Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Kanan, Way Kanan, serta Kota Metro.
Pada tahun yang sama, Azis juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI untuk periode 2004-2009. Kemudian, dia kembali terpilih menjadi anggota dewan untuk periode 2009-2014.
Kiprah dunia politik yang kinclong sempat membuat Azis pede mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017, seperti dilansir dari Antara. Gayung tak bersambut, Partai Golkar justru mengusung Alex Noerdin sebagai calon gubernur saat itu.
Sebelumnya, Azis pernah menduduki Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2008-2011. Nama Azis banyak disebut-sebut dan berhasil ke kursi Wakil Ketua DPR periode 2019-2024 dari Fraksi Golkar.
Tak hanya itu, dia juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar dan didampingi oleh Adies Kadir sebagai Sekretaris dan Muhidin Mohamad Said sebagai Bendahara.
Sebelumnya, pada 2017 mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang juga terjerat kasus korupsi sempat menunjuk Azis sebagai Ketua DPR RI. Namun, kader internal partai menentang penunjukannya, dan tidak pernah terealisasi sampai saat ini.
Berdasarkan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2020, total harta kekayaan Azis mencapai Rp 100 miliar. Azis memiliki kekayaan berupa 7 tanah dan bangunan senilai Rp 89,5 miliar di Jakarta Selatan dan Bandar Lampung.
Dia juga memiliki sejumlah kendaraan senilai Rp 3,5 miliar yang terdiri dari motor Harley Davidson, motor Honda Beat, mobil Toyota Kijang Innova, mobil Toyota Alphard, dan dua mobil Toyota Land Cruiser. Selain itu, Azis juga tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp 274,75 juta dan harta kas serta setara kas senilai Rp 7,05 miliar.
Penyumbang bahan: Nada Naurah (Magang)
