Tak Hanya Richard Eliezer, Ini Deret Vonis Ringan Justice Collaborator
Namun, pada 25 Oktober 2011 ia mendapatkan bebas bersyarat, setelah menjalani dua per tiga masa tahanan ditambah remisi. Pembebasan bersyarat ini menjadi bentuk penghargaan bagi Agus Condro, karena telah berperan menjadi justice collaborator.
2. Kasus Penggelapan Pajak Asian Agri (Vincentius Amin Sutanto)
Vincentius Amin Sutanto merupakan group financial controller Asian Agri, yang membeberkan penyimpangan pajak yang dilakukan perusahaannya pada 2006 silam.
Darmin Nasution selaku Direktur Jendral Pajak saat itu, kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik dan intelijen. Tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung.
Dari hasil penyidikan, ditemukan pelanggaran administrasi sekaligus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak di Asian Agri.
Vincent sendiri, didakwa dengan pasal-pasal tentang pencucian uang. Pasalnya, ia bersama rekannya sempat mencoba mencairkan uang Asian Agri. Atas perbuatannya ini, ia dijatuhi vonis 11 tahun penjara pada 3 April 2008. Namun, pada 11 januari 2013 Vincent mendapatkan pembebasan bersyarat, karena dinyatakan sebagai justice collaborator.
Contoh Vonis Berat Meski Terdakwa Berstatus Justice Collaborator
Tidak semua justice collaborator mendapatkan penghargaan berupa vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, atau mendapatkan pembebasan bersyarat. Ada beberapa kasus di mana saksi pelaku justru mendapatkan hukuman lebih berat dari tuntutan.
1. Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP
Dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP, dengan jumlah kerugian negara yang mencapai Rp 2,3 triliun ini, ada dua terdakwa yang mendapatkan status justice collaborator. Keduanya merupakan pejabat dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Kedua orang yang dimaksud, adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, dan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.
Dalam proses peradilan di tingkat pertama, Irman dan Sugiharto masing-masing divonis 7 dan 5 tahun penjara pada 20 Juli 2017.
Majelis hakim menyatakan mempertimbangkan status justice collaborator, sehingga hukuman yang dijatuhkan sama dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman menjadi masing-masing 15 tahun penjara.
Memang, melalui keterangan Irman dan Sugiharto sebagai justice collaborator, terungkap pelaku lain yang berperan lebih besar, termasuk mantan Ketua DPR, Setya Novanto. Namun, majelis hakim MA menilai perbuatan para terdakwa bersifat masif.
Selain itu, perbuatan yang dilakukan menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional membuat dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat.
2. Kasus Suap Red Notice (Tommy Sumardi)
Tommy Sumardi merupakan seseorang yang didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengurusan penghapusan daftar buronan atas nama terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Perannya dalam kasus ini, adalah sebagai perantara suap dari Djoko Tjandra ke dua jenderal polisi.
Pada 15 Desember 2020, permohonan Tommy sebagai justice collaborator diterima dan dibacakan jaksa dalam sidang tuntutan. Jaksa mengungkapkan beberapa hal yang memperingan, yakni Tommy mengakui perbuatannya dan bukan pelaku utama.
Sebagai justice collaborator, ia juga dinilai telah memberikan keterangan atau bukti-bukti yang signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku lainnya. Oleh karena itu, jaksa menuntut Tommy dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara.
Namun, dalam pembacaan vonis pada 29 Desember 2020, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis hukuman pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.
Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan Tommy adalah perbuatannya tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Atas vonis ini, Tommy telah menyatakan tidak akan mengajukan banding. Alasannya, tidak ingin mengikuti proses hukum yang berlarut-larut.
