Sejarah Hubungan Indonesia - Australia, dari Lawan Jadi Kawan
Setelah Australia menunjuk duta besar di Indonesia, hubungan antara kedua negara menjadi semakin dekat dari segi ekonomi. Pada 1959, misalnya, keduanya menandatangani perjanjian perdagangan yang memberikan status masing-masing sebagai “most favored nation.”
Pada 2020, hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dan Australia memasuki babak baru. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (IA-CEPA) mulai berlaku. Perjanjian ini, antara lain, menghapus bea masuk untuk hampir semua produk yang diperdagangkan kedua negara.
IA-CEPA berlaku pada saat Indonesia dan Australia merayakan 70 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara. Untuk memperingati kedekatan kedua negara, Presiden Jokowi mengunjungi Australia, termasuk parlemennya di Canberra.
“Melalui persahabatan yang tulus maka hubungan Indonesia dan Australia, bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia secara keseluruhan,” kata Presiden Jokowi saat berpidato di parlemen Australia 10 Februari 2022.
Ketegangan di Sela-Sela Kedekatan
Meskipun kedua Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang erat, ketegangan sempat terjadi di antara kedua negara. Selama konfrontasi Indonesia-Malaysia antara 1964 hingga 1966, misalnya, Australia terlibat untuk mendukung Malaysia. Pasukan Australia di Sarawak, Malaysia, berjaga di perbatasan dengan Indonesia.
Hubungan kedua negara juga mencapai titik yang rendah pada 1999 usai referendum yang bermuara ke kemerdekaan Timor Timur. Australia membentuk dan memimpin Pasukan Internasional untuk Timor Timur (Interfet) yang terjun ke negara baru tersebut meskipun mendapat perlawanan dari Indonesia.
Pada 2013, ketegangan kembali terjadi setelah eks mata-mata Amerika Serikat (AS) Edward Snowden membocorkan penyadapan Australia di Indonesia. Australia menyadap pada 2009 sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, eks Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
