Sejarah Pembiayaan Rumah Murah, Berawal dari Gagasan Presiden Soeharto
Adapun, rumah yang menjadi konsep rumah sederhana yang digagas oleh Presiden Soeharto tersebut, berukuran minimum 36 meter persegi (m2) dengan luas kavling minimum 60 m2.
Dengan luas bangunan 36 m2, rumah ini memiliki dua kamar tidur berukuran 3x3 meter (m). Kemudian, sisa bangunan seluas 18 m dapat menjadi ruang tamu, ruang makan, kamar mandi, dan dapur. Rumah dengan spesifikasi ini dikenal dengan sebutan rumah tipe-36.
KPR untuk Rumah Murah Pertama Diluncurkan pada 1976
Dua tahun setelah penunjukan BTN sebagai bank yang berwenang menyalurkan pembiayaan rumah, serta pembentukan Perum Perumnas, KPR pertama di Indonesia diluncurkan pada 10 Desember 1976.
Saat itu, proyek yang dibiayai adalah pembangunan 9 unit rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Wilayah Agraria oleh pengembang swasta di Semarang, yang kemudian diikuti pembangunan 8 unit rumah di Surabaya. Total pembiayaan 17 unit rumah tersebut mencapai Rp 37 juta.
Keberhasilan peluncuran perdana tersebut, segera diikuti dengan perkembangan program KPR yang pesat di kota-kota lainnya. Tak hanya di ibu kota provinsi, program KPR meluas hingga ke kawasan transmigrasi.
Untuk masyarakat dengan anggaran terbatas, KPR menjadi pilihan, karena cicilannya tidak terlalu berat. Apalagi, rumah tersebut akhirnya akan menjadi hak milik, dengan nilai jual yang selalu naik. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat akan KPR, makin banyak pula para pengembang swasta yang terlibat dalam proses pembangunannya.
Terkait dengan esaran bunga kredit KPR saat itu, tergantung dari besar-kecilnya ukuran rumah. Untuk rumah inti atau petakan, bunganya ditetapkan sebesar 5% per tahun. Sementara, untuk rumah sederhana dikenakan bunga 7% per tahun. Lalu, untuk rumah yang lebih besar, dikenakan bunga 9% per tahun.
"Bagian terbesar dari anggota masyarakat yang menikmati fasilitas KPR ini, yaitu berupa pinjaman jangka panjang sampai dengan 20 tahun dengan bunga yang relatif murah, adalah pegawai negeri dan karyawan-karyawan perusahaan," tulis Menteri Muda urusan Perumahan Rakyat Kabinet Pembangunan V Siswono Yudo Husodo dalam 'Rumah untuk Seluruh Rakyat'.
Dari tahun ke tahun, kebutuhan masyarakat terhadap KPR terus meningkat. Pembangunan perumahan rakyat pun digenjot pemerintah. Peminat KPR tidak menurun, meski lokasi perumahannya jauh dari pusat kota ataupun perkantoran sekalipun. Di Jawa Barat misalnya, pembangunan perumahan rakyat banyak dibangun di Bogor, Cirebon, Purwakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Serang.
Menurut catatan Siswono, pemerintah menargetkan 150.000 unit rumah sederhana dengan dukungan fasilitas KPR BTN pada Pelita III (1979-1984). Kenyataannya, yang tercapai justru lebih besar dari target, yakni 170.000 unit.
Pada Pelita IV, yakni pada periode 1984-1989, dari target 300.000 unit rumah, tercapai 343.665 unit. Pada periode ini, pembangunan oleh pengembang swasta justru lebih dominan, yakni sebanyak 255.052 unit rumah, sedangkan Perumnas 88.613 unit.
