TPS Food Sajikan Ulang Lapkeu 2017, Rugi Membengkak Jadi Rp 5 Triliun
Pada RUPS tersebut sebanyak 61% pemegang saham menolak untuk mengesahkan laporan keuangan perusahaan tahun buku 2017. Pasalnya, mayoritas pemegang saham tersebut merasa tidak percaya dengan laporan keuangan yang disampaikan direksi.
(Baca: OJK Izinkan TPS Food Tambah Modal, Syarat Laporan Keuangan 2017-2018)
Tidak hanya pemegang saham, jajaran komisaris juga menolak laporan keuangan 2017 yang mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 565 miliar. Hal ini akan berdampak pada pergantian jajaran direksi. Direktur Utama TPS Food ketika itu, Joko Mogoginta, menilai tindakan ini sebagai upaya pengambilalihan paksa alias hostile takeover perusahaan yang ia dirikan pada 1990.
Pada akhirnya, pada 22 Oktober 2018 perusahaan menggelar RUPSLB dengan agenda utama penunjukkan direksi baru. TPS Food pun menunjuk Hengky Koestanto sebagai direktur utama yang baru.
Lalu atas permintaan manajemen baru, KAP Ernst & Young melakukan audit investigasi berbasis fakta terhadap kondisi keuangan perusahaan. Hasil audit EY menemukan bahwa manajemen lama telah melakukan penggelembungan pada sejumlah pos keuangan dengan total Rp 4 triliun.
Untuk menyelesaikan kisruh ini pun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar perusahaan melaporkan kembali laporan keuangan tahun buku 2017, termasuk laporan keuangan 2018 dan 2019 yang ketika itu juga belum dilaporkan.
(Baca: Kisruh TPS Food: Laporan Keuangan Ditolak, Presdir Cabut dari RUPS)
Namun sebelum kisruh laporan keuangan dan pergantian direksi, perusahaan juga telah menghadapi tuntutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas pembayaran bunga ke-21 obligasi dan sukuk ijarah TPS Food I tahun 2013 pada 4 Juli 2018. Setelah pengumuman itu saham AISA mulai di-suspensi oleh bursa hingga saat ini.
