OJK Ajak Investor Lokal Imbangi Asing di Pasar Surat Utang Negara

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai investor dalam negeri perlu ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan investor asing yang masuk ke Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Negara (SBN). Berdasarkan Data Neraca Pembayaran Bank Indonesia, rasio kepemilikan asing terhadap SUN pada kuartal II 2019 mencapai 46,6% atau naik dibanding kuartal I 2019 sebesar 46%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen berharap pertumbuhan investor domestik bisa terus bekembang dan pendalaman pasar surat utang akan terus tumbuh.

"Artinya memang, satu sisi kita butuh global fund. Tapi di sisi lain, kita juga butuh pertumbuhan investor ritel domestik yang cukup supaya mengimbangi pertumbuhan global fund," kata Hoesen di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (12/8).

(Baca: Pemerintah Waswas Kepemilikan Asing di Surat Utang Negara Kian Tinggi)

Investor asing yang  semakin banyak berinvestasi di dalam negeri melalui SUN dan SBN juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan mereka kepada pemerintah. Hal sejalan dengan kenaikan rating oleh Standard&Poor's  (S&P) dari BBB- outlook stabil menjadi BBB.

Hoesen mengatakan meningkatnya jumlah investor domestik dapat meningkatkan ketahanan pasar keuangan. Peningkatan ketahanan tersebut perlu dilakukan dengan beberapa produk yang sudah diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah investor lokal.

"Harapannya, basis investor domestik semakin banyak," kata Hoesen. "Pemerintah juga sudah cukup banyak terbitkan produk-produk ritel untuk domestik, seperti ritel bond dengan syariah, sukuk tabungan, dan lain-lain," ujar dia.

(Baca: Obligasi Diaspora Disiapkan Khusus untuk Orang Indonesia di Perantauan)

Pemerintah mulai khawatir dengan porsi kepemilikan asing yang sudah hampir mencapai setengah dari total SUN yang beredar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan porsi kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) sudah mencapai lebih dari 40% dan berpotensi meningkatkan risiko perekonomian Indonesia.

"Sekali goyang (perekonomian), mereka langsung keluar. Ekonomi kita terbanting," kata Darmin di Jakarta, Jumat (9/8).