Bursa Karbon RI Meluncur, Bos Freeport Minta Harga Karbon Jangan Murah

Bursa karbon Indonesia secara resmi diluncurkan di Indonesia mulai hari ini, Selasa (26/9) dengan volume emisi yang diperdagangkan yaitu 459.914 ton CO2 ekuivalen. Terkait hal itu, President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas meminta agar karbon di Indonesia tidak dijual dengan harga yang murah.

“Jangan karena hutan kita banyak terus harganya jadi murah. Pokoknya harus adil,” ujar Tony saat ditemui di sela acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2023 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (26/9).

Tony menyebutkan, sangat disayangkan jika karbon yang diperdagangkan di Indonesia dijual dengan harga yang murah. Pasalnya, negara maju yang tidak memiliki hutan saja, menjual karbonnya seharga US$ 100. “Kenapa kalau belinya di Indonesia harganya US$ 10,” ujarnya.

Selain itu, dia menuturkan pemerintah harus mendorong perdagangan bursa karbon agar pasarnya ramai dan memiliki banyak peminat. Dorongan tersebut bisa dilakukan dengan membuat perdagangan karbon menjadi nyaman yang didukung oleh infrastruktur yang baik dan lain sebagainya.

“Jadi semakin bisa dipertanggung jawabkan, semakin terbuka dan nantinya akan semakin banyak yang trading disitu,” kata dia.

Dia berharap, trading dalam bursa karbon bisa lebih banyak agar mendatangkan nilai yang lebih tinggi. Sehingga, dia meminta agar infrastruktur di perdagangan karbon benar-benar dapat diperhatikan dan marketnya harus bisa dirasa nyaman oleh semua para pembeli.

Sementara itu, Head of Kadin Net Zero Hub Dharsono Hartono menjelaskan perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendorong dekarbonisasi. Selain itu, transparansi juga diperlukan untuk menyukseskan ekonomi karbon.

“Yang namanya karbon itu tidak dapat dirasakan, sehingga kita harus punya governance yang benar. Kita harus sama-sama kolaborasi dan harus siap menerima bahwa standar kita mungkin untuk sementara belum diakui. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan lalu perlu mengikuti standar internasional,” kata Dharsono.

Dharsono pun mengatakan, sudah terdapat 70 perusahaan yang menandatangani komitmen Net Zero Hub. Namun, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang masih belum mengerti apa itu Net Zero.

“Saya sangat takut sekali carbon credit atau carbon pricing ini dibuat dan diberlakukan oleh negara maju, tetapi kita tidak siap. Saya melihat banyak perusahaan-perusahaan yang, mau net zero, tetapi tidak tahu caranya,” kata dia

Oleh sebab itu, menurutnya, adanya net zero hub tersebut akan membantu memfasilitasi cara untuk menghitung emisi karbon, “Kami berikan corporate assistance program,” katanya.