Bappebti Nantikan Tanggapan Kemenkeu Soal Penurunan Tarif Pajak kripto
"Dengan adanya rencana pengkajian ulang perpajakan kami berharap akan menjadi alasan kuat investor untuk bertahan dan bertransaksi di exchange lokal yang terdaftar resmi oleh Bappebti," kata Interim Country Manager Luno Indonesia Aditya Wirawan kepada Katadata.co.id, Rabu (20/3).
Melalui Asosiasi Pedagang Aset Kripto dan Blockchain Indonesia (Aspakrindo - ABI), Luno Indonesia aktif menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan regulator terkait besaran tarif pajak yang ideal.
Apalagi di banyak negara, seperti Malaysia dan sejumlah negara di Eropa, tidak memungut PPN atas transaksi aset kripto. Dengan adanya kajian ulang mengenai besaran pajak kripto di Indonesia, akan membantu dan menjaga daya saing investasi exchange resmi terdaftar di Bappebti dan mencegah investor Tanah Air beralih ke exchange yang tidak resmi terdaftar di Bappebti.
"Perlu dipahami bahwa industri aset kripto ini relatif baru, namun terus berkembang pesat. Kami melihat, tren investasi aset kripto di Indonesia sangat positif dan disambut baik oleh masyarakat di Indonesia," ujar Aditya.
Meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa aset kripto merupakan sebuah aset yang mendunia, yang bisa diakses secara global. Maka dari itu perlu penting peran regulator dalam mendukung industri aset kripto dalam negeri sehingga tercipta industri nasional yang memiliki daya saing kuat.
"Kami optimis aset kripto akan bisa terus berkembang menjadi investasi masa depan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, semua pemain industri dan regulator di Indonesia, termasuk Luno, terus berupaya menciptakan industri dan ekosistem kripto yang sehat dan teregulasi di Indonesia," katanya.
