Tabungan Perumahan Rakyat Ditargetkan Mulai Efektif April 2018
Dia menjelaskan memang tidak semua perusahaan bisa langsung mengikuti program tersebut. Pada tahap awal, program ini akan diwajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di seluruh Indonesia. Setelah itu, jajaran TNI, Polri, pegawai BUMN, dan BUMD. Bagi perusahaan swasta, pemerintah memberikan waktu selama 5 tahun untuk bisa mengikuti program ini.
Meskipun diberikan waktu 5 tahun, kata Lana, perusahaan swasta diwajibkan mengikuti program ini setelah masa transisi berakhir. Artinya, pada tahun kelima setelah penetapan, seluruh pekerja formal akan memiliki Tapera. Pemerintah memperkirakan pada dua tahun awal pelaksanaan program ini bisa terkumpul dana hingga Rp 40 triliun.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan tetap akan memberlakukan program subsidi rumah, seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun depan. Namun untuk 2019, besaran anggaran untuk dua program ini akan dikaji kembali karena adanya program Tapera tersebut.
"Karena kami harus mengalihkan subsidi ke yang bukan peserta Tapera," ujar Lana. (Baca: Kementerian PUPR Ajukan Rp 6 Triliun untuk Pembiayaan Rumah 2018)
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengatakan tahun ini BTN hanya menggunakan program SSB dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Meski begitu, bank pelat merah ini menyatakan tetap berkomitmen untuk menyalurkan SSB dan FLPP pada tahun depan.
Secara umum Maryono menargetkan, BTN bisa memberikan KPR untuk 700.000 unit rumah pada 2018, naik dibandingkan dengan target tahun 2017 yang sebesar 666.000 unit rumah. Adapun, hingga akhir November 2017, BTN telah menyalurkan KPR untuk sekitar 570.000 unit rumah.
"Komposisinya nanti yang subsidi sekitar 60-70 persen tahun depan," ujarnya. (Baca: BTN Sebut Program Sejuta Rumah Terganjal Perizinan)
