Pemerintah Incar Pendapatan dari Kapal yang Berlabuh di Kepri

"Kami akan menata kembali terkait pengelolaan dan izin yang tumpang tindih. Kami bersama pemerintah akan menyusun pengelolaannya," ujar Nurdin. (Baca: Pemerintah Akan Batasi Kapal Masuk ke Empat Wilayah Laut)

Dia meminta upaya ini dilakukan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penataan dan pengelolaan terhadap aktivitas kapal di wilayah lego jangkar yang ada di Kepulauan Riau. Kemungkinan besar, pemerintah dikatakan akan menunjuk PT Pelindo I (Persero) untuk melakukan pengeloaan ini.

Nurdin menjelaskan Pemerintah Provinsi Kepri akan melakukan pemetaan wilayah-wilayah perairan yang akan dikelola. Tidak hanya di Pulau Nipah dan Pulau Tolop seperti yang selama ini digadang-gadang, wilayah lain seperti Karimun dan Bintan juga akan disasar. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang ada di Kepulauan Riau.

"Selama ini kami tidak tahu siapa yang mengelola, tidak tau persis berapa jumlah kapal yang ada. Makanya, kami dorong BUMN dan Pelindo I sebagai operator untuk mengelola," ujar Nurdin.

(Baca: Pemerintah Akan Revitalisasi 36 Pelabuhan Perikanan Tahun Ini)