Pasar Labil, Pemerintah Tersandera Ijon Utang Rp 40 Triliun
Sedangkan untuk opsi penerbitan SBN di pasar global, Sri Mulyani akan memantau perkembangan politik di Amerika Serikat (AS), terutama atas kemenangan Donald Trump sebagai presiden. Dia akan memperhatikan retorika politik Trump guna mengidentifikasi kebijakan yang mungkin diambil dan dampaknya terhadap Indonesia. Termasuk, pandangan Trump terhadap kebijakan perdagangan internasional mengingat AS merupakan pangsa pasar besar di dunia.
(Baca juga: Cemas Kebijakan Trump, Rupiah dan Mata Uang Asia Berguguran)
Selain itu, Sri Mulyani akan memperhatikan kebijakan terkait investasi, keamanan, dan militer. Kebijakan-kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.
Perlu diperhatikan pula, pengaruhnya terhadap kebijakan bank sentral AS, The Fed terkait moneter. Sebab keputusan The Fed tidak hanya berpengaruh terhadap AS, melainkan seluruh dunia. “Kami pantau dan kami buat policy agar Indonesia tidak rawan dalam situasi perkembangan pasar terutama di AS,” ujar dia. (Baca juga: Darmin Lihat Kebijakan Proteksionisme Trump Retorika Belaka)
Sri Mulyani menjelaskan, kebutuhan pendanaan pada Januari mencapai Rp 116 triliun. Pembiayaan itu terdiri atas pembayaran gaji pegawai, transfer Dana Alokasi Umum (DAU), pembayaran DAU yang tertunda, dan belanja yang dijadwalkan pada Januari. Kebutuhan ini akan dipenuhi melalui sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), pre-funding, dan penerimaan negara. Karena itu, diupayakan penerimaan perpajakan hingga akhir tahun cukup untuk mendanai kebutuhan di awal 2017.
Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memperkirakan, besaran SBN yang diterbitkan untuk pre-funding senilai Rp 40 triliun. Sedangkan penerimaan dari pajak di awal tahun biasanya mencapai Rp 80 triliun, sehingga dharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan. “Ya mungkin Rp 40 triliun lah,” kata Robert.
(Baca juga: Enam Sasaran Pembangunan Infrastruktur dalam APBN 2017)
Menanggapi rencana tersebut, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memastikan bahwa likuiditas dalam negeri aman. Sebab, dana dari bank komersial yang terparkir di BI, misalnya, mencapai Rp 330 triliun-Rp 350 triliun. Padahal, tahun lalu di bawah Rp 200 triliun.
Adapun terkait kondisi pasar di AS, ia memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kami sudah bicara rencana pre-funding. Kalau Kementerian Keuangan masuk pasar global atau domestik, kami siap merespons dan menjaga likuiditas,” kata Agus.
