Bos Bank Asing Sebut Bitcoin Terlalu Volatil dan Kurang Transparan
Tiongkok juga terlibat dalam proyek terpisah untuk mengeksplorasi CBDC sebagai alat pembayaran lintas batas, di mana HSBC sudah terlibat di dalamnya. Beijing terus maju dengan mata uang digital bank sentral, sekaligus meningkatkan upaya untuk mengekang penggunaan mata uang kripto.
Reuters melaporkan pada April 2021, HSBC telah melarang pelanggan dalam platform perdagangan saham daringnya untuk membeli saham di MicroStrategy yang didukung Bitcoin. Ditegaskan bahwa pihaknya tidak akan memfasilitasi pembelian atau pertukaran produk terkait uang kripto.
Quin menambahkan, keraguannya terhadap mata uang kripto sebagian muncul karena sulitnya menilai transparansi aset tersebut. Selain itu, konvertibilitas atau tingkat kemudahan untuk dikonversikan menjadi uang tunai juga menjadi perhatian.
“Saya melihat Bitcoin lebih sebagai kelas aset daripada alat pembayaran. Pertanyaan sangat sulit, bagaimana menilai itu di neraca nasabah karena sangat tidak stabil,” ujarnya.
Sebelumnya, Komite Stabilitas dan Pengembangan Keuangan Cina yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Liu He mengumumkan, Bitcoin sebagai aset yang perlu diatur lebih lanjut. Tindakan keras itu menargetkan penambangan mata uang virtual, di mana Tiongkok berkontribusi sebanyak 70% dari pasokan kripto dunia.
Pernyataan tersebut menyusul larangan transaksi kripto dari tiga lembaga keuangan di Cina, Selasa (18/5). Ketiga badan tersebut yakni Asosiasi Keuangan Internet Nasional Cina, Asosiasi Perbankan Cina, dan Asosiasi Pembayaran dan Kliring Cina. Mereka mengharamkan lembaga keuangan dan perusahaan pembayaran di Negeri Panda menyediakan layanan terkait transaksi mata uang kripto.
Layanan tersebut termasuk pendaftaran akun kripto, perdagangan, kliring dan penyelesaian. Volatilitas harga uang kripto yang signifikan dalam waktu singkat dipandang sebagai perdagangan spekulatif. Untuk itu, ketiga lembaga keuangan Cina secara serius menilai transaksi uang kripto sebagai tindakan yang melanggar keamanan properti. Bahkan, itu dianggap mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan normal.
