OJK Terima 8 Pengajuan Konsolidasi dari 25 BPR dan BPRS hingga Maret
Ringkasan
- Presiden Prabowo Subianto berniat merangkul semua kelompok dan partai politik sebagai pendukung pemerintahan, yang menurut Yunarto Wijaya dapat membawa dampak positif untuk stabilitas politik namun juga berpotensi memperlambat kinerja kementerian karena alokasi jabatan strategis kepada banyak kader partai politik.
- Yunarto Wijaya menekankan pentingnya kriteria berimbang dalam evaluasi kinerja menteri dan wakil menteri, serta mengurangi ketergantungan pada utang budi politik Pilpres untuk mencapai evaluasi yang berfokus pada kinerja semata.
- Kebijakan politik merangkul semua partai oleh Prabowo dianggap akan menggelembungkan biaya negara dengan adanya penambahan jumlah menteri dan wakil menteri yang mencapai 109 orang dalam Kabinet Merah-Putih periode 2024-2029, menimbulkan potensi pembengkakan anggaran negara hingga Rp 1,95 triliun dalam lima tahun.
Membuat ringkasan dengan AI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan terdapat 8 pengajuan penggabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu OJK juga menyampaikan 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan melaksanakan konsolidasi dalam bentuk Kelompok Usaha Bank (KUB).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, selama tahun 2023 terdapat 13 pengajuan penggabungan yang terdiri dari 40 BPR/BPRS yang telah mendapatkan izin dari OJK. Dia ingin dengan terbitnya ketentuan konsolidasi pada triwulan II tahun 2024 diharapkan dapat mempercepat akselerasi penggabungan BPR maupun BPRS.
"Sampai dengan Maret 2024 telah terdapat 8 pengajuan penggabungan yang terdiri dari 25 BPR/BPRS," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (4/4).
Menurut Dian, dengan adanya konsolidasi ini akan terciptanya efisiensi dalam pengelolaan BPR maupun BPRS, dan adanya penguatan branding. Selain itu dapat berimbas positif kepada perbaikan kinerja keuangan, pemenuhan struktur organisasi, percepatan proses perizinan serta kemudahan sinergi dan kerja sama.
Di sisi lain menurut data OJK, terdapat 12 BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum atau MIM. Dian menyebut jika dua di antaranya akan melakukan pemenuhan MIM melalui setoran modal mandiri.
"Sepuluh BPD akan melakukan konsolidasi dalam bentuk Kelompok Usaha Bank (KUB). Mayoritas ber-KUB dengan sesama BPD dan beberapa dengan non BPD," tutur Dian. Dia juga menegaskan jika OJK berkoordinasi dengan Kemendagri dalam upaya mendorong percepatan pemenuhan MIM oleh BPD.
Dian menjelaskan jika terdapat satu proses KUB yang telah selesai perizinannya. Selain itu ada tujuh BPD yang sudah mencapai tahap penandatanganan nota kesepakatan. Satu BPD sudah mencapai tahap penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan satu BPD sedang melakukan proses pembahasan.
Menurutnya pembentukan KUB diharapkan dapat mendorong sinergi bisnis, memperkuat penerapan tata kelola, serta manajemen risiko. Selai itu juga berdampak positif terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi, serta dapat mengakselerasi transformasi digital serta peningkatan efisiensi.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
