Selain Manipulasi Lapkeu, Jiwasraya Juga Dinilai Pakai Skema Ponzi
Upaya manipulasi laporan keuangan tersebut dilakukan atas sepengetahuan jajaran Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan pejabat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) yang kini bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Salah satu nasabah Jiwasraya bernama Machril, ingin terdakwa diberi hukuman yang seberat-beratnya. Menurutnya, terdakwa membuat masyarakat Indonesia menjadi tidak percaya terhadap industri asuransi karena menjadi ketakutan.
"Jadi perlu dihukum seberat-beratnya supaya menjadi efek jera dan tidak ada kejadian seperti Jiwasraya lagi," katanya kepada Katadata.co.id, Jumat (25/9).
Ia sangat berharap Kejaksaan Agung menyita aset para terdakwa agar menjadi milik negara dengan harapan bisa menjadi salah satu sumber dana pengembalian dana investasi kepada nasabah Jiwasraya. Meski, Ia sadar aset sitaan tidak bisa langsung dicairkan untuk menutupi utang polis Jiwasraya.
Saat ini, pihak Jiwasraya, pemegang saham yang merupakan pemerintah, dan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas terkait restrukturisasi pemegang polis. "Kami masih mendiskusikan perihal skema restrukturisasi dan menunggu hasil keputusan Panja Komisi VI DPR," kata Sekretaris Perusahaan Jiwasraya Kompyang Wibisana kepada Katadata.co.id, Jumat (18/9).
Sebelumnya, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengatakan, nantinya semua produk asuransi di Jiwasraya direstrukturisasi, baik polis tradisional maupun produk JS Saving Plan. Dia menjelaskan akan menurunkan bunga yang sebelumnya dijanjikan.
"Dilihat juga cost of fund-nya, tidak hanya bunga. Intinya nantinya akan ditukar dengan produk baru," kata Hexana, Juli lalu.
Saat ini, pihak Jiwasraya sebagai perusahaan milik negara, bersama Kementerian BUMN tengah menggodok skema restrukturisasi. Fokus dari restrukturisasi adalah, pengurangan nilai pokok dan penurunan bunga, dari sekitar 12-14% menjadi kisaran 6-7%.
