DPR Sebut Dana Talangan Pemerintah Tak Optimal Bikin Garuda 'Berdarah'

Image title
4 Juni 2021, 13:39
Kemelut yang terjadi dalam kondisi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyisakan banyak pertanyaan bagi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Donang Wahyu|KATADATA
Maskapai milik pemerintah, Garuda Indonesia

"Oleh karena itu, maka OWK sisanya tidak bisa ditarik karena tidak memenuhi persyaratan pencairan dari OWK," ujar Kartika.

Rencananya, Kementerian BUMN akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait persyaratan pencairan dana talangan tersebut.

Kaji Empat Opsi Restrukturisasi

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetio mengatakan, manajemen dan Kementerian BUMN selaku pemegang saham, sedang berkoordinasi untuk menyiapkan skema-skema restrukturisasi perusahaan.

"Opsi-opsi penyelamatan kami mempersiapkan konsolidasi, restrukturisasi, efisinesi, dan transformasi Garuda ke depan," ujar Prasetio.

Sebelumnya, pemerintah menyampaikan empat opsi penyelamatan Garuda. Pertama, pemerintah memberi pinjaman atau suntikan ekuitas. Kedua, menggunakan jalur hukum perlindungan kebangkrutan untuk restrukturisasi utang. Ketiga, restrukturisasi sembari mendirikan maskapai nasional baru. Opsi terakhir, yakni likuidasi dan membiarkan sektor swasta mengisi kekosongan.

Manajemen dan pemerintah mengkaji opsi-opsi yang ada secara mendalam dan hati-hati. Dia memastikan opsi yang dipilih akan memberi dampak terbaik bagi Garuda.

Salah satu tahap restrukturisasi yang sedang dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan lessor atau perusahaan penyewa pesawat. Menurut dia, pihak lessor memberi dukungan agar armada tetap dipertahankan.

"Hubungan dengan lessor ini penting agar armada bisa dikelola supaya kami tetap memperoleh pendapatan dari operasi," ujar Prasetio.

Halaman:
Editor: Lavinda
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...