Erick Thohir: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Hadapi 3 Masalah Keuangan

Image title
9 Juli 2021, 18:44
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku menghadapi tiga masalah keuangan dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.
Foto udara proyek pembagunan stasiun dan jalur Kereta Cepat Jakarta - Bandung di Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat, Rabu (19/5/2021).

Hal tersebut bisa terjadi karena ada keterlambatan pembebasan lahan dan perencanaan yang terlalu optimis. Selain itu, kurang kuatnya manajemen proyek menyebabkan adanya potensi pembekakan biaya juga.

Pemenuhan pembengkakan tersebut akan dinegosiasikan dengan pihak Tiongkok. Tiko mengasumsikan, 75% dari cost overrun tersebut disetujui oleh pemegang saham yaitu PSBI dan Beijing Yawan untuk bisa di-cover dari utang kepada China Development Bank (CDB).

Sisanya, Kementerian BUMN mengusulkan untuk dipenuhi melalui suntikan PMN kepada KAI senilai Rp 4,1 triliun. PMN yang diusulkan tersebut untuk tahun anggaran 2022 mendatang. "Saat ini kami sedang melakukan diskusi mengenai cost overrun. Saya rasa ini bukan untuk (PMN) tahun ini tapi untuk tahun depan," kata Tiko.

Permasalahan ketiga dalam proyek KCJB adalah terdapat potensi defisit kas selama masa operasi kereta cepat tersebut. Untuk itu, Kementerian BUMN tengah melakukan negosiasi dengan pihak Tiongkok agar cash deficiency support ini dapat dipenuhi.

"Kami sedang melakukan diskusi mengenai cash deficit dengan pihak Tiongkok untuk kelangsungan usaha dalam konteks operasional cash flow negatif yang akan terjadi di awal2 operasi," kata Tiko.

Langkah diskusi yang dilakukan berupa pinjaman kepada KCIC dari CDB dengan jaminan oleh KAI. KAI diusulkan mendapatkan jaminan dari pemerintah Indonesia dengan pembentukan sinking fund di KAI sebagai first loss.

Kewajiban untuk memenuhi cash deficiency support di-cover oleh pinjaman dari CDB secara proporsional dengan asumsi telah disetujui oleh pemegang saham KCIC yaitu PSBI dan Beijing Yawan.

Secara umum, Kementerian BUMN sedang mengupayakan agar konsorsium yang menangani proyek KCJB bisa dipimpin oleh KAI. Sehingga, KAI menjadi penanggung jawab atas penyelesaian dan pengoperasian kereta cepat tersebut. "Kami sedang rancang Perpresnya," kata Tiko.

Seperti diketahui, KCJB memiliki rencana panjang jalur mencapai 142,3 km dengan beberapa stasiun seperti halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Proyek ini didanai melalui 25% ekuitas dan 75% dari utang CDB. Terdapat commitment sponsor letter yang dibebankan pada ultimate shareholder dengan porsi kepemilikan ekuitas.

"Pada saat ini progres konstruksi kereta cepat telah mencapai 74% berdasarkan serapan anggaran investasinya," kata Tiko.

Halaman:
Reporter: Ihya Ulum Aldin
Editor: Lavinda
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...