Summarecon (SMRA) Mau Bangun Apartemen di IKN untuk ASN Rp 1,67 T
Bambang berkata bahwa tiga perusahaan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau letter to proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
”Saat ini ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi di IKN yang sedang kami proses dan kami yakin jumlah tersebut akan terus bertambah. Dari jumlah tersebut, tiga pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN/hankam," kata dia.
Sebagai catatan, sektor yang menjadi minat para investor saat ini adalah pendidikan (15 LOI), infrastruktur dan utilitas (10 LOI) perumahan (8 LOI), mixed use (8 LOI), konsultan (6 LOI), kesehatan (5 LOI), perkantoran swasta dan BUMN (3 LOI), perkantoran pemerintah (2 LOI), dan teknologi (2 LOI).
Dengan mendapatkan SIPP, para investor akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost.
“Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke pemerintah paling lambat 6 bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun,” jelas Bambang.
Pembiayaan pembangunan IKN Nusantara akan berasal dari APBN sebesar 20% dan 80% sisanya berasal dari investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
