OJK Akui Penghimpunan Dana Pasar Modal di 2023 Masih Berat

Dalam kaitannya dengan fungsi perizinan, OJK juga telah menerbitkan 875 perizinan, yang terdiri dari lima izin baru bagi pelaku bidang pengelolaan investasi, 96 produk pengelolaan investasi pasar modal, 611 izin wakil baru, 104 izin lembaga dan profesi penunjang pasar modal, 57 emiten baru, dan dua penyelenggara SCF.

Dalam upaya menjaga kepercayaan investor dan masyarakat, OJK terus meningkatkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap investor.

Hingga 9 Agustus 2023, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 17 manajer investasi, tindakan pengawasan terhadap 94 transaksi Efek, pengawasan terhadap 976 emiten, 32 perusahaan efek, 14 lembaga efek dan lembaga penunjang, 23 profesi penunjang pasar modal, dan 16 perintah tindakan tertentu.

Di samping itu, OJK juga telah menetapkan 193 surat sanksi yang terdiri dari 19 sanksi peringatan tertulis, satu sanksi pencabutan izin, dan 173 sanksi administratif berupa denda dengan jumlah denda seluruhnya sebesar Rp 26,13 miliar. Selain itu, OJK juga menerbitkan lima perintah tertulis sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.

Selanjutnya, dalam upaya perlindungan investor, di tahun 2023 OJK akan terus mendorong penyelesaian 10 kasus penanganan pengaduan investor pasar modal.

“OJK menyadari bahwa di tengah kondisi ketidakpastian global seperti sekarang, tentunya akan banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi bersama,” kata Inarno.

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut, sepanjang tahun 2023 ini OJK kata Inarno telah mengeluarkan serangkaian kebijakan. Misalnya kebijakan dalam rangka penguatan regulasi yang sejalan dan mendukung amanat Undang-Undang P2SK. Sebagai tindak lanjut dalam menjalankan amanat Undang-Undang P2SK, OJK saat ini tengah menyusun 7 POJK terkait, baik yang bersifat omnibus maupun yang bersifat tematik individual. Dua diantaranya telah terbit di tahun ini.