Jurus Ganjar dan Bahlil Pacu Investasi di Tengah Kemuraman Global
Ganjar mengatakan saat ini infrastruktur Jateng telah membaik kondisinya setelah pembangunan proyek tol. Selain itu upah buruh di Jateng relatif lebih rendah dibanding Jabar dan Jawa Timur.
Tak hanya itu ia juga siap menyediakan insentif bagi para investor seperti lahan yang lebih murah dengan masuk ke dalam bank tanah. "Karena kalau harga tanah 1 juta per meter) anda sudah kalah,” kata Ganjar.
Namun masalah tidak berhenti di situ. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan pungutan liar acapkali jadi kendala investor masuk. Makanya ia menyambut baik adanya perizinan online terintegrasi (OSS) yang dibangun pemerintah pusat. “Tapi masih ada kerepotan di OSS karena pakai kuota (mengurus izin). Menurut saya dilepas saja tak pakai itu (kuota),” ujar Ganjar.
(Baca: Investasi Rp 189 Triliun Mangkrak, BKPM Ungkap Penyebabnya)
Dia juga mengatakan hingga saat ini tekstil dan produk olahannya masih menjadi primadona. Salah satu industri tekstil besar yang ada di provinsi ini adalah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang memasok seragam militer pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Selain itu Presiden Joko Widodo telah memintanya agar menjadikan Jateng sebagai pusat pengembangan industri tekstil. “Kami siapkan Solo Raya, jadi dari bahan baku, sekolah, sampai produk jadi,” kata Ganjar.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Denni Puspa Purbasari mengatakan investasi yang masuk RI ditentukan beberapa hal yakni kondisi pasar, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.
Dia mengatakan RI telah menunjukkan faktor ketahanan selama beberapa tahun terakhir dengan mencetak pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun pemerintah memerlukan langkah besar guna memacu investasi. “Terutama untuk meningkatkan ranking kemudahan bisnis menuju 40,” kata Denni.
Makanya Jokowi menyiapkan Omnibus Law sebagai langkah besar membenahi banyak peraturan. Denni mengatakan ide aturan sapu jagat ini sebenarnya sudah jadi masukan dari pengusaha dan buruh kepada pemerintah sejak tahun 2014-2015.
“Tidak ada jalan pintas, apalagi kita tidak puas (pertumbuhan ekonomi) 5%, “kata Denni.
