Jiwasraya Disebut Sistemik, Sri Mulyani: KSSK Hanya Fokus Tangani Bank

Selama ini, lembaga jasa keuangan non bank diatur berdasarkan UU pada masing-masing otoritas. Sebagai contoh, ketentuan mengenai pasar modal diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. "Namun, aturan tersebut juga perlu diamandemen kembali," kata Sri Mulyani.

Kemudian, ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Selama ini, anggota KSSK terus berkoordinasi terkait stabilitas sistem keuangan pada seluruh jasa keuangan meskipun aturannya berada pada masing-masing otoritas.

Oleh karena itu, pemerintah akan merumuskan omibus law sektor keuangan. Pembahasan beleid tersebut dilakukan oleh tim dalam KSSK guna menempatkan omnibus law sektor keuangan sebagai prioritas tertinggi.

"Yang berpotensi ganggu sistem keuangan tetap kami bahas bersama-sama. Ini tidak menjawab semua masalah, tapi kami anggap menjadi prioritas tertinggi untuk menjaga sektor keuangan Indonesia," ujar Menkeu.

(Baca: Sri Mulyani: Pemerintah akan Bentuk Lembaga Penjamin Polis Asuransi)