Sri Mulyani Sebut Dana Kelolaan BPDLH Berpotensi Capai Rp 800 Triliun
Pada 2016, total anggaran untuk program tersebut mencapai Rp72,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp95,6 triliun pada 2017 dan Rp 109,7 triliun pada APBN 2018. "Nilai tersebut sekitar 3,6% pada 2016, 4,7% pada 2017, dan 4,9% pada 2018 terhadap total anggaran APBN," jelas Sri Mulyani.
(Baca: Survei BI: Penjualan Retail Melambat, Sandang Paling Lesu)
Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, sudah terdapat dana sebesar Rp 2,1 triliun untuk dikelola BDPLH. Namun masih ada dana lain yang nantinya akan digabungkan.
"BDPLH berpotensi mengelola dana sebesar Rp4,29 triliun di tahun 2020. Itu ada dana reboisasi, dana dari Norwegia dan APBN," ujar Andin.
Andin menambahkan kerja sama pendanaan BDPLH dengan pihak lain dapat dilakukan secara lansung atau melalui 10 kementerian yang berpartisipasi. Kementerian tersebut yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
