Gantikan Puan, Menko Darmin Akan Lanjutkan Rencana Kenaikan Iuran BPJS

2 Oktober 2019, 15:21

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

Petugas BPJS Kesehatan menunjukan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) online miliknya di kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019). Setelah ditunjuk sebagai Plt Menko PMK, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tidak akan membuat kebijakan baru atau mengubah kebijakan yang telah dibuat sebelumnya, termasuk tentang rencana kenaikan iuran BPSJ Kesehatan.

Sehingga ia menegaskan, seluruh kebijakan Kemenko PMK termasuk iuran BPJS Kesehatan merupakan wewenang Puan Maharani. "Jadi bukan BPJS Kesehatan saja. Semua kebijakan tidak akan dirubah. Kita sebagai Plt pada dasarnya tidak membuat kebijakan baru," tutupnya.

(Baca: Ratusan Buruh Demonstrasi Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan)

Berdasarkan usulan pemerintah, iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri akan naik hingga dua kali lipat. Iuran peserta mandiri kelas I akan dinaikkan dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas 2 dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Kenaikan iuran ini diusulkan berlaku pada Januari 2020.

Pemerintah juga mengusulkan batas upah yang dikenakan untuk perhitungan iuran pegawai swasta atau peserta penerima upah dari badan usaha dan pemerintah dengan persentase 5% dari upah. Sedangkan formulasi upah untuk pegawai swasta dinaikkan dari Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta dan diusulkan berlaku Januari 2020.

Sedangkan batas upah untuk pegawai pemerintah diusulkan naik dari semula hanya mencakup gaji pokok dan tunjangan keluarga, menjadi ditambah dengan tunjangan kinerja. Kenaikan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan ini diusulkan berlaku mulai Oktober 2019.

(Baca: Biang Defisit yang Membuat Iuran BPJS Kesehatan Naik)

Halaman: