Penyebab 33 Perusahaan Tiongkok Tak Pilih Investasi ke Indonesia

(Baca: Produk Lokal Sulit Bersaing, Pemerintah Diminta Setop Impor Tekstil)

Peningkatan kredibilitas, antara lain dilakukan dengan memangkas kebutuhan rekomendasi perizinan untuk impor barang industri, memangkas tarif impor bahan modal atau baku yang penting untuk industri manufaktur, dan melonggarkan batas kepemilikan asing pada Daftar Negatif Investasi (DNI) pada sejumlah sektor penting.

(Baca: Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Terus Melambat Hingga 2022)

Kemudian, kepastian diberikan dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak dapat diprediksi dan menghindari aturan yang berpotensi tidak konsisten.

Bank Dunia juga menekankan kebijakan sebelumnya yang dikeluarkan pemerintah tidak menciptakan kredibilitas dan kepastian investasi karena ambisi yang terbatas dan kurangnya kepatuhan dalam menjalankan kebijakan, terutama yang dibuat Presiden.

Oleh karena itu, Bank Dunia menyarankan Presiden Joko Widodo membentuk tim yang kuat untuk mengindentifikasi kebijakan yang dibuat dan memastikan kebijakannya dapat terlaksana. Dengan demikian, diharapkan investor memiliki kepastian dan menanamkan investasinya di Indonesia.

Menanggapi Bank Dunia, Jokowi mengatakan, sepinya minat asing untuk berinvestasi di Indonesia karena proses perizinannya masih lama. Proses perizinan investasi di Indonesia bisa memakan waktu bertahun-tahun. Padahal, di Vietnam, proses perizinan investasi hanya butuh waktu dua bulan.

Maka itu, Jokowi meminta jajarannya untuk menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat pemrosesan PMA di Indonesia. Nantinya, pemerintah akan mencari cara menyederhanakan regulasi-regulasi tersebut. “Sepekan lagi kita akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat,” ujarnya, pekan lalu.