Menteri Airlangga Sebut Insentif Pajak Jumbo Dirilis Semester Ini
Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan insentif pajak tersebut sesuai usulan kalangan industri. Adapun upaya mendorong pendidikan vokasi perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia pada era industri 4.0.
"Makanya kami minta super deduction tax, supaya lebih banyak lagi perusahaan yang berpartisipasi (dalam pendidikan vokasi)," ujar dia.
(Baca: Hadapi Revolusi 4.0, Pengusaha Masih Hadapi Sejumlah Tantangan)
Ia menjelaskan, beberapa kemampuan baru yang diperlukan pada era 4.0 seperti penguasaan coding dan financial technology (fintech). Kadin telah menggandeng 2.614 perusahaan untuk berpartisipasi dalam program vokasi.
Pemerintah Genjot Program Vokasi
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sebelumnya mengatakan, pemerintah akan melibatkan banyak pihak swasta agar program vokasi berjalan lebih masif. "Pelibatan swasta harus terus didorong, termasuk memberi insentif kepada mereka," kata Hanif pada Senin lalu.
Ia menyebut skema pemagangan di dalam dan luar negeri juga akan didorong mulai tahun depan. Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan program Kartu Prakerja untuk bisa mendorong sumber daya manusia yang berkualitas.
(Baca: Hadapi Revolusi Industri 4.0, Insentif Pajak Jumbo Segera Diluncurkan)
Kartu Prakerja nantinya berisikan paket pelatihan dan sertifikasi. Ada pula insentif honor bagi para pemegang kartu yang belum mendapat pekerjaan setelah mendapat pelatihan. "Kami sedang membuat formula Kartu Prakerja yang lebih pas, misalnya istilahnya apa, berapa lama, besarnya berapa dan segala macam," kata Hanif.
Dengan menggenjot program vokasi, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran akan semakin menurun di kisaran 5%-5,3% pada 2020. Pada 2018, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,3%.