Sri Mulyani Soroti Belanja Modal Pemda yang Minim
Sri Mulyani menyebutkan, ada 11 kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak memiliki transparansi dan akuntabilitas. "Saya berharap pengawasan makin kuat dan efektif agar sumber daya dapat digunakan betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
(Baca: Realisasi Penerimaan Nyaris Setara Belanja, Defisit APBN Rendah 1,95%)
Efektivitas Penggunaan Anggaran
Efektivitas penggunaan APBD semakin menjadi sorotan sejak era Otonomi Daerah bergulir. Katadata Insight Center (KIC) pada 28 November lalu merilis Indeks Kelola yang mengukur efektivitas penggunaan APBD oleh 508 Pemda di Indonesia. Ada tiga komponen yang menjadi acuan bagi KIC, yaitu administratif, kuantitatif, dan kualitatif.
Komponen administratif meliputi opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK, kuantitatif dengan melihat anggaran antar daerah serta output yang dihasilkan, sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan.
Dari hasil riset tersebut, ada 66 Pemda yang paling efektif dalam mengelola anggarannya. Contohnya, Kabupaten Subang yang memenangkan kategori Ketepatan Alokasi APBD Bidang Pendidikan. Kemudian, Kabupaten Jayapura yang memenangkan kategori Pembangunan Bidang Pendidikan.
"Indeks kelola memberi insentif kepada Pemda untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan programnya untuk mencapai hasil (outcome) di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan,” kata Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Univeritas Gadjah Mada (UGM) Gumilang Aryo Sahadewo di Jakarta, Rabu (28/11).
Indeks kelola merupakan hasil kerja sama KIC dengan Jari Ungu dan para ahli ekonomi independen. Tim ahli yang terdiri dari Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasonal Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K) Dr. Elan Satriawan, M.Ec, Dosen FEB UGM Dr. Rimawan Pradiptyo, M. Sc, dan Dr. Gumilang Aryo Sahadewo, M.A.
