Langkah Realistis Pemerintah Hadapi Defisit
“Kita lihat sekarang, banyak yang tidak dipenuhi (TKDN). Jadi kami (pemerintah) akan lebih memastikan lagi di lapangan,” ucap menteri asal Sumatra Utara itu.
Kemenko Perekonomian juga mendengar usul dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait perpajakan. Kementerian ESDM menginginkan pajak impor peralatan yang digunakan dalam proyek strategis di bidang negeri jangan dibebaskan. “Agar produk dari dalam negeri bisa bersaing,” kata Darmin.
Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan defisit pada neraca transaksi semakin dalam. “Untuk perbaiki itu kami (lakukan) subtitusi impor dan mendorong ekspor,” ujarnya.
Baru-baru ini, Kemenkeu menyatakan bahwa untuk menekan pelebaran defisit transaksi berjalan dilakukan penyisiran proyek berkonten impor besar pada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Di dalam setiap proyeknya, dua perusahaan pelat merah itu memiliki master list yang memuat ratusan barang. Dari daftar ini maka Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dapat memilah barang yang memerlukan impor.
(Baca juga: Tekan Defisit Dagang, Pemerintah Evaluasi 500 Komoditas Impor)
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengutarakan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah. “Kita harus berkembang sehat dan tumbuh berkualitas. Kami apreasiasi pemerintah atas bauran kebijakan untuk menguatkan rupiah ,” katanya.
Pelaku bisnis menegaskan bahwa mereka memiliki misi yang sama dengan Bank Indonesia maupun pemerintah di bidang perekonomian. Rosan menyatakan, pengusaha jelas mendahulukan kepentingan RI dibandingkan sekadar rupiah alias cuan.
