Keseimbangan Primer Surplus, Sri Mulyani: Bukti Utang Terkontrol

Realisasi pendapatan itu terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 538,7 triliun; penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 145 triliun; dan, hibah Rp 1,4 triliun. Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Mei lalu mencapai 36,2% dari target APBN Rp 1.894,7 triliun pada 2018.

Sri Mulyani menyampaikan, penerimaan perpajakan tumbuh 14,6% termasuk amnesti pajak. Namun jika tanpa menghitung amnesti pajak, pertumbuhannya 17,6%. Realisasi ini terdiri atas penerimaan bea dan cukai senilai Rp 54,2 triliun atau naik 18,3%. Juga dari penerimaan pajak Rp 484,5 triliun atau tumbuh 14,1%.

Lalu realisasi belanja negara terdiri atas belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp 231,5 triliun; non K/L Rp 226,5 triliun; transfer ke daerah Rp 300 triliun; serta, dana desa Rp 20,7 triliun. Secara keseluruhan belanja negara baru mencapai 35,1% dari target APBN 2018 senilai Rp 2.220 triliun.

(Baca juga: Adu Argumen Sri Mulyani dan Prabowo Soal Utang Rp 9.000 Triliun)

Khusus untuk transfer ke daerah memang jumlahnya lebih rendah ketimbang 2016 yang sebesar Rp 306,5 triliun. Begitu pun dengan dana desa, yang menurun dibanding periode sama tahun lalu Rp 28,2 triliun. "Ini karena pemerintah daerah (pemda) fokus pada penyaluran tahap pertama dari programnya dan ada perubahan program padat karya tunai," ujarnya.