Kemenkeu Tegur Pemerintah Daerah Agar Kelola Anggaran Lebih Efektif
Di bidang tata kelola keuangan daerah terdapat paling tidak 7950 temuan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan 12.168 permasalahan. Hal tersebut, lanjut Budiharso, memiliki dampak kerugian negara sekitar 2,155 triliun.
"Yang lebih menyedihkan lagi terdapat 361 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dari 542 daerah. 18 gubernur, 343 bupati atau walikota. Korupsi terbesar ada pada pelaksanaan dari pengadaan konstruksi bangunan," kata Budiharso.
Padahal, saat ini anggaran transfer ke daerah makin meningkat. Budiharso mengatakan, sejak desentralisasi fiskal angka anggaran transfer ke daerah meningkat lebih dari 10 kali lipat dari Rp 81 triliun menjadi mencapai Rp 766 triliun.
Sementara, belanja daerah di APBD meningkat hampir 12 kali lipat dalam kurun waktu yang sama. Anggaran belanja daerah tersebut meningkat dari Rp 93 triliun menjadi Rp 1.097 triliun.
Karenanya, transformasi dalam pengelolaan keuangan di daerah mendesak dilakukan. Hal ini dilakukan melalui reformasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring penganggaran dan pengelolaan keuangan negara
"Transformasi dalam pengelolaan keuangan merupakan sesuatu yang mendesak mengingat pengelolaan APBN dan APBD masih terdapat celah yang masih dapat diperbaiki ke depan agar lebih efektif dan efisien," kata Budiharso.
