Pemerintah Kaji Tax Allowance untuk Industri Pendukung Program Vokasi
Sebelumnya, janji untuk memberi keringanan pajak bagi pengusaha yang mendukung program vokasi juga dinyatakan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Pemberian insentif itu bahkan telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 tahun 2017. Meski, bentuk insentifnya akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
"Industri yang menjalankan (kebijakan) ini kan perlu diberikan fasilitas. Salah satu yang diusulkan bisa berupa tax deductible atau tax allowance," ujar Airlangga beberapa waktu lalu.
Airlangga menyatakan, dengan pertumbuhan industri sebesar 5 sampai 6 persen per tahun, dibutuhkan lebih dari 500 - 600 ribu tenaga kerja industri per tahun. Sementara, jumlah tenaga kerja di tahun 2006 sebanyak 11,89 juta orang meningkat menjadi 15,54 juta orang pada tahun 2016, atau dengan rata-rata kenaikan sekitar 400 ribu orang per tahun.
(Baca juga: Alat Praktik Kuno, Pemerintah Siapkan Rp 500 Juta untuk Tiap SMK)
Artinya, industri kekurangan rata-rata 100 ribu tenaga kerja terampil setiap tahun. Maka, pemerintah kini berupaya untuk membuat kurikulum pendidikan vokasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
“Sekarang Kementerian Perindustrian buat program link and match dengan industri. Ini kunci bagi Indonesia untuk menempatkan vokasi kembali pada track-nya,” kata Airlangga.
Pada tahun ini program Pendidikan Vokasi Industri diluncurkan secara bertahap di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, DKI Jakarta dan Banten. Program ini menyasar 1.775 SMK dengan 845 ribu siswa akan dikerjasamakan dengan 355 perusahaan swasta.
