Pembahasan Alot, Komisi XI Akhirnya Setuju Privatisasi 4 BUMN
Setelah melalui perdebatan panjang, Komisi XI DPR RI akhirnya menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keempatnya adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Komisi XI menyetujui keempat BUMN ini melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham baru atau rights issue. Sebagian saham baru ini akan dibeli oleh pemerintah dengan dana PMN yang telah disetujui. Sisanya oleh pemegang saham lain.
Keputusan untuk menyetujui rencana ini disepakati setelah melalui perdebatan panjang dalam tiga kali rapat kerja. Alhasil keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Namun, masih ada beberapa fraksi yang kurang sepakat dan memberikan catatan. (Baca: Kinerja Membaik, Dividen BUMN Dinaikkan Rp 3 Triliun)
"Komisi XI DPR RI menyetujui right issue dan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN yaitu Wijaya Karya, Krakatau Steel, Jasa Marga, dan PT PP. Namun, keputusan ini disertai beberapa catatan berbagai fraksi," ujar Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).
Hampir semua fraksi memberikan catatan dalam pemberian PMN ini. Mekeng mengatakan, Fraksi PDIP misalnya, memberikan catatan bahwa privatisasi ini harus mempertahankan kepemilikan saham pemerintah, memperhatikan waktu pelaksanaan Right Issue agar memperoleh harga yang optimal, dan hasilnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk kedaulatan energi, pangan, dan UMKM.
Fraksi Golkar memberikan catatan bahwa privatisasi ini jangan sampai membuat porsi saham pemerintah pemerintah berkurang atau terdilusi. Selain itu pemerintah juga harus bisa memastikan penggunaan dana PMN ini harus sesuai dengan program yang telah direncanakan. (Baca: Tak Dapat PMN, Delapan Perusahaan Siap Melantai di Bursa)
Sama halnya dengan Fraksi Hanura dan Fraksi PKS yang meminta agar pemerintah tetap mempertahankan porsi kepemilikan sahamnya. Rencana ini harus bisa meningkatkan kinerja BUMN dan Kementerian Keuangan harus bisa memastikan hal ini. Fraksi PKB meminta agar penggunaan anggaran PMN dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Fraksi PAN menyatakan right issue ini harus dapat memberikan keuntungan dan memperbaiki kinerja BUMN. Sedangkan Fraksi Nasdem ingin pemberian PMN dapat memberikan hasil yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Berbeda dengan fraksi-fraksi lain yang menyatakan setuju dengan memberikan sejumlah catata, Fraksi Gerindra tetap menolak rencana ini. Gerindra berpendapat bahwa penerbitan saham baru dan PMN empat BUMN ini belum tepat dilakukan tahun ini. Alasannya kondisi keuangan negara yang tidak mendukung.
Tanpa memberikan catatan sedikit pun, Fraksi PPP secara tegas langsung menyetujui pemberian PMN dan rights issue empat BUMN. Sementara Fraksi Demokrat terlihat tidak menghadiri rapat kerja tersebut hari ini.
"Komisi XI akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana hasil right issue, agar sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disampaikan kepada Komisi XI DPR RI," ujar Mekeng. (Baca: Restui Privatisasi 4 BUMN, DPR Larang Dananya untuk Kereta Cepat)
Menanggapi hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pentingnya pemberian PMN dan rights issue ini. "Dengan PMN maka neraca kapasitas 4 BUMN ini akan naik. Bisa (mudah) melakukan pinjaman. Serta untuk membiayai kegiatan yang akan dan telah dikerjakan," ujar Darmin yang hadir dalam rapat tersebut, menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Apalagi proses rights issue empat BUMN ini sedang berjalan di Otoritas Jasa Keuangan, dan ditargetkan dapat rampung bulan ini. Jika rencana ini tidak disetujui, maka akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Darmin juga memastikan dengan rights issue dan pemberian PMN ini, saham pemerintah tidak akan berkurang.
Seperti diketahui, keempat BUMN akan melakukan rights issue dengan skema pembelian saham oleh pemerintah melalui PMN. Saham baru yang diterbitkan masing-masing BUMN akan lebih banyak diserap oleh pemerintah. (Baca: Berharap Holding, Rini Soemarno Setop Suntik BUMN Tahun Depan)
Untuk BUMN konstruksi Wijaya Karya yang 65,05 persen sahamnya dimiliki pemerintah, targetnya bisa mendapat dana rights issue sebesar Rp 6,1 triliun. PMN yang diusulkan untuk BUMN ini mencapai Rp 4 triliun, jauh lebih besar dari jatah saham yang akan dijual ke publik yang ditargetkan Rp 2,1 triliun.
Begitu pun dengan tiga BUMN lainnya. Krakatau Steel (KS) menargetkan dapat meraup Rp 1,8 triliun untuk membangun pabrik baja dan pembangkit. Pemerintah akan menyerap Rp 1,5 triliun dan sisanya publik sebesar Rp 300 miliar.
Pengelola jalan tol Jasa Marga menargetkan dapat dana segar Rp 1,7 triliun. Dengan porsi kepemilikan 70 persen saham, pemerintah akan mengucurkan PMN sebesar Rp 1,25 triliun. Sementara PT PP dengan dana PMN Rp 2,25 triliun, dari total saham baru yang akan diterbitkan senilai Rp 4,4 triliun untuk membangun rumah susun.
