Tutup Bolong Pajak, Pemerintah Didorong Genjot Tax Amnesty
Oleh karena itu, menurut Rudi, optimalisasi penerimaan negara melalui tax amnesty harus lebih serius. Pemerintah harus lebih optimal mengejar para pengemplang pajak yang memiliki dana di luar negeri untuk mau mendeklarasikan hingga merepatriasikan aset yang dimilikinya ke dalam instrumen-instrumen investasi yang ada di Indonesia.
Mengingat tarif tebusan pada periode kedua dan ketiga lebih tinggi dari periode pertama, ini tentu akan mempengaruhi psikologi para pengemplang pajak untuk mengikuti tax amnesty,” ujarnya.
Sementara itu, Peneliti Junior CIDES Ridwan Budiman menyarankan agar pemerintah mempersiapkan strategi untuk mengajukan langkah-langkah politik jika target penerimaan negara dari pengampunan pajak tidak tercapai. (Baca juga: Pasca Ikut Tax Amnesty, Pengusaha Tuntut Pemerintah Tak Korupsi).
“Misalnya mengajukan revisi terbatas ke DPR di Prolegnas 2016, khususnya mengenai perpanjangan program tax amnesty hingga Desember 2017. Atau menyiapkan Perppu atas UU tersebut,” kata Ridwan yang juga Tenaga Ahli di DPR ini.
Kemarin, Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak per September melonjak 15 persen dibanding tahun lalu. Lonjakan disokong oleh penerimaan dari program pengampunan pajak. Meski begitu, penerimaan masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 1.318 triliun. (Baca: Berkat Tax Amnesty, Penerimaan Pajak September Naik 15 Persen).
Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal menyatakan total penerimaan pajak Rp 791,9 triliun hingga Senin, 3 Oktober 2016. Angka tersebut naik sekitar 15 persen dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 687,7 triliun.
Besarnya kontribusi tax amnesty terlihat dari perolehan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang melesat hingga 97 persen. “Padahal target awalnya hanya Rp 100 miliar,” katanya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2016. (Baca juga: Menkeu: Rasio Tebusan Tax Amnesty RI Terbesar di Dunia).
