Inflasi Terkendali, Penduduk Miskin Perkotaan Turun-Desa Naik
Walau secara total turun, persentase penduduk miskin perdesaan meningkat sepajang periode tersebut. Pada September 2015, jumlah orang miskin sebesar 14,09 persen kemudian naik menjadi 14,11 persen pada Maret lalu. Adapun penduduk miskin perkotaan menyusut dari 8,22 menjadi 7,79 persen.
Sedangkan berdasarkan wilayah, Maluku dan Papua merupakan area dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia, yakni mencapai 22 persen. “Tapi kalau bicara jumlah, penduduk miskin di Pulau Jawa masih yang paling banyak 14,9 juta,” katanya.
Ekonom Indef Enny Sri Hartati mempertanyakan angka batas garis kemiskinan milik BPS yang dianggap kurang realistis untuk menetapkan jumlah penduduk miskin. BPS menetapkan garis kemiskinan pada Maret 2016 sebesar Rp 354.386 per kapita, naik 7,14 persen pada Maret 2015.
Saya pikir sudah saatnya kita gunakan basis pengeluaran saja. Ini angkanya tidak konsisten,” ujar Enny.
Garis kemiskinan merupakan batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin dan tidak miskin. BPS menetapkan penduduk miskin sebagai orang yang memiliki rata-rata pegeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Dalam periode September 2015 – Maret 2016, garis kemiskinan naik 2,78 persen dari Rp 344.809 per kapita per bulan menjadi Rp 354.386. Sebagai indikatornya ada dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan bukan makanan.
Selain soal batas kemiskinan, Enny mengkritisi angka pengangguran terbuka yang menjadi alasan turunnya jumlah kemiskinan pada Maret 2016. Apalagi pengangguran terbuka dimotori oleh berkurangnya angka angkatan kerja. (Baca: Pengangguran Terbanyak Lulusan Sekolah Kejuruan dan Diploma).
Hal-hal seperti ini dinilai membuat kebenaran data BPS menjadi bias. “Baru angka pengangguran terbuka, belum yang terselubung,” katanya.
